SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan sejumlah proyek infrastruktur yang bersifat mendesak tetap menjadi prioritas, meskipun anggaran sektor pekerjaan umum pada tahun 2026 mengalami penurunan. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari langkah efisiensi dengan memangkas program yang dinilai tidak terlalu urgen.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa pembangunan Jalan menuju Mahakam Ulu (Mahulu) tidak akan terdampak pemotongan anggaran. Proyek tersebut tetap dialokasikan dana sebesar Rp100 miliar pada tahun depan.
“Mahulu masih ada, anggarannya tetap. Tahun depan tetap Rp100 miliar,” ujar Seno Aji.
Menurutnya, pembangunan jalan ke Mahulu menjadi perhatian utama karena berdampak langsung terhadap aksesibilitas dan aktivitas masyarakat. Selain dukungan dari pemerintah provinsi, proyek ini juga mendapatkan tambahan pendanaan dari pemerintah pusat.
Seno menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan sekitar Rp420 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalan tersebut. Dengan dukungan itu, pemerintah optimistis penyelesaian proyek dapat dipercepat.
“Dari kementerian kurang lebih Rp420 miliar. InsyaAllah akhir 2026 jalan di Kemahulu sudah mulus,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sinergi dengan pemerintah pusat menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan proyek-proyek strategis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Tanpa dukungan kementerian, penyelesaian proyek infrastruktur berskala besar akan jauh lebih sulit dilakukan.
Selain Jalan Mahulu, Pemprov Kaltim juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah ruas jalan lain yang dinilai memiliki tingkat urgensi tinggi. Namun, Seno menegaskan tidak semua proyek dapat dipertahankan, mengingat keterbatasan anggaran yang ada.
“Sebagian besar anggaran difokuskan pada infrastruktur dengan kondisi sangat rusak dan berdampak besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penentuan prioritas tidak hanya didasarkan pada tingkat kerusakan fisik jalan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pemerataan pembangunan menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan.
“Yang kita lihat bukan hanya kerusakannya, tapi juga dampak sosial ekonominya. Jalan yang manfaatnya besar bagi masyarakat tentu kita dahulukan,” jelas Seno.
Dengan strategi ini, Pemprov Kaltim berharap upaya efisiensi anggaran tidak menghambat pembangunan di wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengawal proyek-proyek prioritas agar berjalan sesuai target.
“Alhamdulillah, dukungan dari kementerian masih besar. Ini sangat membantu kita menjaga ritme pembangunan,” pungkasnya.
Pemprov Kaltim berharap masyarakat, khususnya di wilayah Mahulu dan daerah prioritas lainnya, dapat segera merasakan perbaikan infrastruktur secara nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas dan konektivitas akses jalan. (*)
