SANGATTA – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna Ke-XX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025, Jumat (22/11/2024). Dalam rapat tersebut, Pandi mengulas secara mendalam Nota Penjelasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025.
Pandi menegaskan bahwa Fraksi Demokrat berkomitmen menyusun APBD yang mengutamakan kebutuhan masyarakat serta mendukung visi dan misi Bupati Kutai Timur. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dalam setiap perencanaan anggaran.
Dalam pandangan Fraksi Demokrat, Pandi memberikan apresiasi terhadap target kenaikan pendapatan daerah tahun 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp11,151 triliun. “Ini angka yang sangat fantastis untuk ukuran sebuah kabupaten,” ungkapnya.
Meski demikian, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah untuk lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). “Pendapatan daerah jangan hanya mengandalkan transfer pemerintah pusat. Sektor-sektor potensial seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata perlu dikelola lebih serius,” tegas Pandi.
Ia juga menekankan perlunya strategi yang inovatif untuk menggali potensi lokal sebagai sumber PAD. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan pengembangan ekonomi kreatif di daerah dinilai mampu meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan.
Dalam aspek belanja daerah, Fraksi Demokrat meminta pemerintah untuk fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal menjadi prioritas utama yang harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.
Namun, Pandi mengkritisi ketimpangan dalam struktur belanja. “Belanja operasi masih jauh lebih besar dibandingkan belanja modal. Ini menunjukkan kurangnya perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Menurut Pandi, anggaran multi-tahun (multi-years) perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar desa dan kecamatan. “Konektivitas antar wilayah sangat penting bagi percepatan pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, ia menyarankan agar program-program yang dirasa kurang tepat sasaran, seperti panggung hiburan dan bimbingan teknis (bimtek) yang hasilnya dinilai belum maksimal, dievaluasi. Pengalihan anggaran dari program-program tersebut ke sektor-sektor prioritas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana daerah.
Fraksi Demokrat juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. “Masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan hasil apa yang telah dicapai,” jelas Pandi.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD juga menjadi poin utama dalam pandangan umum fraksi. “Pengalaman tahun 2023 dan 2024 menunjukkan masih adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang di tahun depan,” katanya.
Mengacu pada permasalahan penyerapan anggaran yang sering menumpuk di akhir tahun, Fraksi Demokrat menyarankan pemerintah untuk melakukan lelang dini terhadap kegiatan dan pengadaan barang atau jasa. Langkah ini dianggap mampu mengurangi risiko sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) yang besar.
“Lelang dini sesuai dengan amanat MoU antara Mendagri, Kepala LKPP, dan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengadaan dini barang atau jasa di lingkungan pemerintah daerah,” ungkap Pandi.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi, seperti katalog elektronik lokal dan toko daring, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa. Dengan digitalisasi proses pengadaan, efisiensi dan transparansi anggaran diharapkan dapat meningkat.
Pandi menutup pandangan umum Fraksi Demokrat dengan menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, dalam mewujudkan APBD yang efektif dan berpihak pada masyarakat. Ia juga mengajak semua anggota DPRD untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.
“Pengawasan yang kuat akan memastikan program-program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya. (adv/dprd kutim)
