Optimalkan Serapan Anggaran UMKM, Komisi II DPRD Kaltim Minta Evaluasi Kendala

SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan bahwa serapan anggaran untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kaltim masih berada di bawah 60 persen, termasuk di sektor industri dan pangan.

“Saat rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, kami meminta pemaparan mengenai kendala serapan anggaran yang masih rendah,” ujarnya di Samarinda, Jumat 3 November 2023.

Sapto menekankan pentingnya sinkronisasi data UMKM dengan Dinas Sosial dan BPS. Hal ini bertujuan untuk memastikan alokasi kegiatan pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar dapat tepat sasaran. Ia juga menyoroti perlunya verifikasi keberadaan usaha UMKM untuk memastikan keabsahannya.

Sapto, yang juga legislator dari daerah pemilihan Samarinda, mengungkapkan bahwa Disperindagkop Kaltim belum menyampaikan rencana kerja mereka untuk tahun 2024 secara utuh. Salah satu program yang akan dilakukan adalah pembangunan food station dan digitalisasi UMKM di seluruh Kaltim.

Namun, Sapto menekankan pentingnya memaksimalkan nilai tambah hasil bahan baku lokan oleh UMKM, serta mendesain langkah dari hulu ke hilir untuk 2025 guna mendorong modernisasi pangan menjadi produk kemasan. Menurut politisi Partai Golkar itu, serapan anggaran UMKM masih jauh dari target. Ia berharap ada penjelasan dari Disperindagkop Kaltim terkait kendala yang dihadapi.

Sapto juga memberikan saran kepada Disperindagkop Kaltim untuk memaksimalkan program agar penyerapan anggarannya dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, dan pemasaran. Ia menegaskan bahwa pelatihan sangat penting, terutama bagi UMKM yang bertahan selama resesi akibat pandemi COVID-19.

“Keberadaan UMKM sangat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi. Jika UMKM terbengkalai, negara akan mengalami penurunan ekonomi,” tutur Sapto. (nk/adv/dprd kaltim)

POPULER
Search