SAMARINDA. Salah satu poin yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru saja disahkan Wali Kota andi Harun, adalah komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) membebaskan Samarinda dari tambang pada 2026 mendatang.
Andi Harun menuturkan ada waktu hingga 2026 bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas tambang batu bara di Samarinda.
“Kitakan memberi kesempatan sampai 2026, jadi masih ada kesempatan bagi pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) maupun pemilik PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) untuk melakukan aktivitas tanpa batu bara hingga tahun 2026,” ujar Andi Harun kepada awak media saat ditemui di Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, Jumat 17 Februari 2023.
Sebelumnya, ia pun pernah menegaskan jika dalam Perda tersebut tidak ada lagi zona tambang di Kota Samarinda. Hal itu menurutnya sebagai wujud komitmen pemkot dalam perencanaan fundamental di masa kepemimpinannya bersama Rusmadi.
Pemkot Samarinda terus mengupayakan mulai 2023 untuk fokus mempersiapkan kota Tepian menjadi kota industri jasa dan perdagangan. Sehingga harapannya, semua pihak terkait utamanya pelaku usaha dan masyarakat, agar bisa menyesuaikan fokus pembangunan ekonomi di kota Tepian.
“Setelah itu kita ingin betul-betul Samarinda tidak bergantung pada perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui,” ucap Andi Harun.
AH sapaan akrab Andi Harun menggambarkan tentang banyaknya peristiwa berdampak lingkungan yang menyengsarakan warga. Ia pun berharap kondisi seperti tanah longsor dan banjir tidak menjadi peristiwa yang selalu menghantui warga. Sehingga kebijakan yang telah diambil pemerintah mendapatkan dukungan dari masyarakat Samarinda secara luas.
“Saya kira kita semua sependapat, cukup sudah bukti tanah longsor, banjir,” pungkasnya. (nk/adv/diskominfo samarinda)
