JAKARTA – Pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur kembali jadi sorotan pada kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltim ke Kementerian Pendidikan, Rabu (21/5/2025). Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan perlunya perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk memperkecil kesenjangan pendidikan di wilayah yang kini menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV H. Baba itu diterima oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemendikdasmen, Vivi Andriyani. Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV Andi Satya Adi Saputra, Sekretaris Komisi IV Darlis Pattaloni, anggota Fadly Imawan, serta perwakilan Dinas Pendidikan Kaltim dari Cabang Balikpapan, Tutanto.
Dalam pertemuan tersebut, Baba menyinggung minimnya realisasi program pendidikan gratis yang telah dijanjikan pemerintah provinsi, termasuk untuk jenjang hingga strata tiga. “Kaltim memang mengelola APBD yang cukup besar, Rp 21 triliun di tahun 2025. Tapi realitasnya, pelaksanaan program pendidikan gratis belum merata dirasakan masyarakat. Ini jadi keprihatinan bersama,” ujarnya.
Baba menekankan, sebagai daerah yang bersiap menopang IKN, Kalimantan Timur harus mendapat porsi yang lebih strategis dalam program dan anggaran pendidikan nasional. “Tanpa pemerataan pendidikan, maka daerah penyangga IKN justru bisa tertinggal. Padahal, pendidikan itu kunci kesetaraan, pemberdayaan, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Vivi Andriyani memaparkan bahwa kebijakan pendidikan nasional untuk 2025–2029 bakal lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ia menambahkan, bantuan pendidikan dari pusat akan menyasar pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana, khususnya di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta daerah rawan bencana.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi dan pengawasan dalam penggunaan anggaran pendidikan di daerah. “APBD yang wajib mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan perlu terus dievaluasi. Apakah benar-benar digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan pendidikan?” ujarnya.
Pertemuan ditutup dengan optimisme dari pihak DPRD Kaltim yang berharap pemerintah pusat benar-benar hadir di tengah semangat membangun IKN.
“Pendidikan adalah fondasi, dan Kaltim harus dipersiapkan menyambut masa depan. Semoga dengan Pertemuan ini Pemerintah Pusat siap membantu Pendidikan di Kaltim sebegai penyokong IKN,” Harap Baba. (adv/dprd Kaltim)
