SAMARINDA. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kaltim tahun 2021 berada di urutan ke-5 setelah Jawa Tengah. Indeks Demokrasi Kaltim menurun setelah pada tahun sebelumnya berada pada urutan ke-3.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukan tingkat perkembangan di Indonesia. Perhitungan IDI tahun 2021 mengalami pembaruan. Metode baru ini dihitung berdasarkan 3 aspek dan 22 indikator yang telah ditetapkan terkait politik, sosial, dan ekonomi. Aspek-aspek tersebut ialah aspek kebebasan dengan 7 indikator, aspek kesetaraan dengan 7 indikator, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi dengan 8 indikator.
Kepala Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus menyatakan bahwa Indeks Demokrasi ini juga melibatkan seluruh OPD terkait.
“Seperti Kepolisian itu kan bukan OPD Provinsi, kita juga tergantung kepada mereka, bagaimana salah satu contoh indikator penanganan mereka terkait demo misalnya. Kalau seandainya mereka penanganan demo itu melalui kekerasan, nilai turun. Tapi kalau hanya pendekatan aja dan akhirnya mereka bubar dengan baik itu nilainya bagus,” jelas Sufian.
Sufian juga menjelaskan kembali indikator menurunnya IDI Kaltim, salah satunya ialah inisiatif kinerja lembaga legislatif yang masih kurang.
“Salah satu indikator yang turun adalah usulan Perda di DPR kurang, tidak memenuhi syarat. Ini menjadi perhatian ke depannya,” ujar Sufian.
“Kemudian juga termasuk gender. Anggota DPR kita yang di provinsi ini hanya ada 11 kan. Mestinya 30% dari jumlah seluruhnya itu 55, minimal 20 orang,” lanjutnya.
Sufian Agus juga berharap agar dapat memperbaiki hal-hal yang belum terpenuhi sehingga Indeks Demokrasi Kaltim bisa lebih baik ke depannya.
“Mudah-mudahan Indeks Demokrasi kita bisa lebih naik. Penilaian kita yang kurang-kurang itu kita perbaiki pelan-pelan dengan mitra-mitra kita,” tandasnya. (tri/adv/diskominfo kaltim)
