SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah penghasil sumber daya alam (SDA), khususnya Kaltim. Menurutnya, kontribusi besar Kaltim terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dibalas dengan alokasi anggaran yang setimpal.
“Kaltim ini penyumbang utama dari sektor tambang, kehutanan, dan perkebunan. Tapi jatah DBH-nya masih jauh dari kata adil,” tegas Hasanuddin, Jumat (12/7/2025).
Ia menyebut ketimpangan ini harus diluruskan. Solusinya, kata dia, adalah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, serta mendorong lahirnya regulasi yang mendukung keadilan fiskal.
“Ini bukan ego daerah. Ini soal hak. Sistem fiskal nasional harus berpihak pada kontribusi nyata, bukan sekadar hitung-hitungan politik,” ujarnya.
Hasanuddin juga menegaskan kesiapan DPRD Kaltim untuk menjadi bagian dari perjuangan tersebut. Forum nasional akan dimanfaatkan untuk menyuarakan aspirasi daerah penghasil yang selama ini tertinggal dalam distribusi anggaran.
Ia mengajak semua pihak, dari pemerintah, DPR, akademisi, hingga masyarakat sipil, untuk bersatu memperjuangkan keadilan fiskal.
“Jangan sampai daerah yang menyumbang paling besar justru menikmati paling sedikit. Keadilan fiskal bukan pilihan, tapi keharusan,” pungkasnya. (adv/dprd kaltim)
