SANGATTA – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengingatkan pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan belanja transfer yang diproyeksikan sebesar Rp.1,191 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Belanja transfer ini, yang berkontribusi sebesar 10,7% dari total belanja daerah, mencakup berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang memerlukan.
Dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025 yang digelar pada Jumat (22/11/2024) di ruang sidang utama DPRD Kutim, Hj. Mulyana, perwakilan Fraksi GAP, menekankan agar belanja transfer dikelola secara hati-hati.
“Sebesar Rp.1,191 triliun harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Mulyana, sembari menambahkan dana tersebut harus tepat sasaran dan transparan dalam setiap tahapannya.
Mulyana juga mengingatkan, mekanisme pemberian bantuan harus dilaksanakan dengan keterbukaan untuk menghindari ketimpangan atau potensi penyalahgunaan dana.
“Kami sangat mengapresiasi transparansi dalam pengelolaan anggaran ini karena sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” lanjutnya.
Sebagai wakil ketua Komisi D DPRD Kutim, Mulyana menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang ketat.
“Kami mendorong agar ada sistem pengawasan yang efektif dalam setiap tahap pemberian bantuan, untuk mencegah adanya potensi penyalahgunaan dana,” jelasnya.
Pentingnya pengawasan ini menjadi fokus utama agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. (yud/adv/dprd kutim)
