SANGATTA – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengingatkan pentingnya kajian kelayakan investasi yang transparan dalam alokasi pembiayaan sebesar Rp.15 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meskipun tidak terdapat penerimaan pembiayaan, pengeluaran tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan penggunaan dana publik.
Hal tersebut disampaikan oleh Hj. Mulyana, perwakilan Fraksi GAP, dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, yang digelar pada Jumat (22/11/2024) di ruang sidang utama DPRD Kutim. Mulyana menekankan agar pengeluaran tersebut didukung dengan kajian kelayakan investasi yang jelas dan transparan.
“Kami ingin memastikan setiap pengeluaran dana publik harus didasarkan pada analisis yang mendalam, termasuk proyeksi keuntungan dan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujar Mulyana.
Mulyana menyoroti penyertaan modal kepada BUMD harus dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan oleh karena itu, pengelolaan dana ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
“Transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Wakil ketua Komisi D DPRD Kutim ini juga menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap setiap tahap penggunaan dana.
“Kami akan terus mendorong agar ada sistem pengawasan yang efektif dalam setiap tahap penggunaan dana ini untuk mencegah penyalahgunaan,” ungkapnya. (yud/adv/dprd kutim)
