SANGATTA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur untuk tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan pertama tahun 2024/2025 yang berlangsung pada Jumat (22/11/24),
Pandi Wiarto, perwakilan dari Fraksi Demokrat, menekankan penyusunan APBD harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan selaras dengan visi dan misi Bupati Kutai Timur.
Dirinya menyampaikan, fokus utama dalam penyusunan APBD 2025 harus mencakup program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pendekatan yang berpihak pada rakyat sangat penting untuk menghadapi tantangan pembangunan daerah di tahun mendatang.
“Kami yakin bahwa pendekatan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat adalah langkah yang tepat untuk menyongsong tahun anggaran mendatang,” ujar Pandi dalam rapat yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Poniso Surryo Renggono, serta anggota DPRD lainnya.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap estimasi pendapatan daerah yang diperkirakan akan mencapai Rp 11,151 triliun pada tahun 2025.
“Kami mengapresiasi angka yang sangat fantastis ini untuk Kabupaten Kutai Timur,” katanya. Meski demikian, Fraksi Demokrat mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada pendapatan transfer dari pusat.
“Kami menyarankan pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang masih belum maksimal, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata,” kata Pandi.
Fraksi Demokrat berpendapat, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pandi menambahkan, pengembangan sektor-sektor lokal ini diharapkan dapat membawa Kutai Timur menuju kemandirian ekonomi daerah.
“Dengan memaksimalkan potensi lokal, kami yakin kita bisa mencapai kemandirian ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
“Kami berharap pengelolaan anggaran yang lebih terbuka akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tambahnya.
Dengan semangat kolaborasi, Fraksi Demokrat menyatakan siap mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menyusun APBD yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawal proses penyusunan APBD 2025 agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (yud/adv/dprd kutim)
