SANGATTA – Maraknya kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di luar daerah memicu perhatian dari Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar. Ia menegaskan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan bimtek tersebut untuk memastikan efisiensi anggaran dan kebermanfaatan kegiatan.
“Kami sudah menyampaikan bahwa kegiatan bimtek seharusnya lebih bijak dilakukan, bahkan pernah ada bimtek yang di luar daerah, dan itu sempat kami protes,” tegas Asti.
Dirinya menjelaskan, banyak pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD terkait kegiatan bimtek dan rapat koordinasi di luar daerah. Masyarakat mempertanyakan relevansi dan manfaat kegiatan tersebut. Namun, menurutnya, keputusan tetap berada di tangan dinas terkait.
“Mereka yang tahu apakah bimtek tersebut benar-benar diperlukan atau tidak. Jika memang penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), tentu DPRD akan mendukung. Tetapi, jika hanya menghambur-hamburkan anggaran, hal itu perlu dikritisi,” tambahnya.
Dalam kasus tertentu, seperti lambannya pelaksanaan pekerjaan akibat kurangnya personel bersertifikasi, Asti mengakui bimtek menjadi kebutuhan mendesak. Namun, ia mengingatkan bahwa kegiatan tersebut harus dilaksanakan tanpa mengorbankan tugas utama dinas terkait.
“Kami tidak pernah melihat langsung bagaimana pelaksanaan bimtek itu. Tetapi, jika ada proyek atau kegiatan yang tertunda karena personel dinas sibuk mengikuti bimtek, tentu kami akan bertindak. Ketika rapat, yang hadir pun haruslah pihak yang dapat mengambil kebijakan, bukan hanya perwakilan tanpa otoritas,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Jika ditemukan kegiatan bimtek yang tidak relevan atau dianggap tidak bermanfaat, ia mengimbau masyarakat melapor ke DPRD agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kalau memang bimtek itu dirasa perlu, kami tidak boleh protes. Sebab, pada akhirnya, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan SDM yang berdampak pada kemajuan Kutai Timur,” tutupnya. (yud/adv/dprd kutim)
