SANGATTA – Ketua Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) DPRD Kabupaten Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menyampaikan pandangan umum fraksinya pada Rapat Paripurna Ke-XX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025 yang digelar Jumat (22/11/2024). Dalam rapat ini, Fraksi Persatuan Indonesia Raya memberikan tanggapan terkait Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Dr. Novel memaparkan poin-poin utama dari Nota Penjelasan RAPBD 2025 yang mencakup tiga aspek utama: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 diestimasi mencapai Rp11,151 triliun, yang berasal dari:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp358,388 miliar.
2. Pendapatan Transfer: Rp10,245 triliun.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp547,795 miliar.
Dr. Novel menyoroti pentingnya optimalisasi PAD, mengingat kontribusinya yang relatif kecil dibandingkan total pendapatan daerah. Ia menyarankan agar pemerintah menggali potensi-potensi baru, seperti pengembangan basis pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif.
Belanja daerah pada RAPBD 2025 diproyeksikan sebesar Rp11,136 triliun, dengan rincian:
• Belanja Operasi: Rp5,603 triliun.
• Belanja Modal: Rp4,321 triliun.
• Belanja Tidak Terduga: Rp20 miliar.
• Belanja Transfer: Rp1,191 triliun.
Fraksi Persatuan Indonesia Raya menekankan pentingnya pengelolaan belanja daerah yang seimbang antara belanja operasi dan belanja modal. Menurut dr. Novel, belanja modal yang besar harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang berdampak jangka panjang, sementara belanja operasi harus tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Rancangan APBD 2025 mencatat penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp0, sementara pengeluaran pembiayaan diestimasikan mencapai Rp15 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dr. Novel menekankan perlunya memastikan bahwa investasi pada BUMD menghasilkan laba yang signifikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur.
Fraksi Persatuan Indonesia Raya mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menyusun Nota Penjelasan RAPBD 2025. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPRD dinilai penting untuk menghasilkan APBD yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan RAPBD dapat dilakukan secara terperinci sesuai jadwal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar dapat diimplementasikan secara optimal,” ujar dr. Novel.
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi Persatuan Indonesia Raya juga menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi:
1. Langkah Strategis dan Efektif
Dengan performa APBD yang semakin membaik, Fraksi Persatuan Indonesia Raya meminta pemerintah untuk menyusun langkah-langkah konkret yang strategis, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD 2025. Dr. Novel menegaskan bahwa perencanaan yang matang harus menjadi prioritas untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.
2. Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
Fraksi Persatuan Indonesia Raya menekankan pentingnya optimalisasi SIPD. Menurut dr. Novel, SIPD memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah, laporan keuangan, dan pengawasan pelaksanaan program. “Kami berharap pemerintah dapat memastikan seluruh usulan dari reses DPRD terekam dengan baik dalam SIPD, sehingga berdampak positif pada kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintah daerah,” tegasnya.
3. Fokus pada Peningkatan Pelayanan Publik
Fraksi Persatuan Indonesia Raya juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang. Menurut dr. Novel, peningkatan kualitas layanan ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
4. Dorongan pada Pembangunan Berkelanjutan
Dr. Novel menyatakan bahwa belanja modal yang besar harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Menutup pandangannya, dr. Novel menyampaikan harapan agar RAPBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPRD untuk memastikan anggaran dapat direalisasikan secara optimal.
“RAPBD ini harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan menjadi alat untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv/dprd kutim)
