SAMARINDA. Pemkot Samarinda mengupayakan terobisan baru dalam sistem transaksi di tengah masyarakat, seperti penerapan sistem pembayaran non tunai melalui aplikasi QRIS. Dan terobosan ini mendapatkan dukungan dari DPRD Kota Samarinda.
Jajajaran anggota legislatif sendiri menilai upaya Pemkot Samarinda mengupayakan penerapan sistem non tunai dalam melakukan transaksi, baik di sektor parkir maupun perbelanjaan, seperti di pasar, itu sangat mempermudah masyarakat jika akan bertransaksi dan bahkan dianggap mampu menghindari praktik pungutan liar (pungli) yang sering dikeluhkan masyarakat, seperti di sektor parkir.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah mengatakan, penerapan sistem non tunai, selain mempermudah masyarakat juga dapat menghemat anggaran, terutama pos-pos pengeluaran anggaran yang tidak resmi atau dianggap pungli.
“Banyak pos-pos pengeluaran yang tak resmi, padahal seharusnya itu tidak perlu mengeluarkan biaya,” ujar Laila.
Politikus PPP ini menambahkan, penerapan sistem non tunai, tidak saja diperuntukkan bagi masyarakat, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran.
“Ini tidak hanya untuk masyarakat saja, untuk pemerintah juga sehingga lebih transparan dalam pengelolaan belanja anggaran,”tukasnya. (nk/adv/dprdsamarinda)
