SANGATTA – Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur, Leny Susilawati Anggraini, menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur pada 2024. Dari total APBD Perubahan yang mencapai Rp14 triliun, serapan anggaran baru berada di angka 29,47 persen menjelang akhir tahun. Padahal, APBD Kutai Timur tahun ini mengalami peningkatan signifikan dari Rp9,1 triliun menjadi Rp14 triliun akibat sejumlah kebijakan pusat.
Menurut Leny, rendahnya serapan anggaran ini menandakan ada tantangan besar dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan, terutama pada proyek fisik yang krusial bagi pembangunan infrastruktur daerah.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Terus terang, ini bukan hal yang mudah disampaikan, tetapi sebagai anggota DPRD, ini menjadi tanggung jawab kami untuk mengawasi penggunaan anggaran dengan optimal,” ujar Leny saat ditemuai di Ruang Kerjanya, Selasa (5/11/2024).
Peningkatan APBD Kutai Timur tahun ini dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pusat. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 yang mengatur perpajakan di sektor batu bara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 yang menambahkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit. Tahun ini, Kutai Timur menerima DBH dari sektor kelapa sawit untuk pertama kalinya, yang berkontribusi besar dalam meningkatkan total APBD.
Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari APBD tahun 2023 sebesar Rp1,7 triliun turut memperkuat anggaran 2024. Namun, Leny menyayangkan bahwa peningkatan anggaran yang cukup besar tersebut belum dimanfaatkan dengan baik untuk program-program pembangunan daerah.
Leny menegaskan bahwa DPRD akan terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, terutama untuk proyek-proyek fisik yang bersifat krusial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ia menyebut, hingga saat ini belum ada laporan rinci terkait kendala yang menyebabkan lambatnya serapan anggaran dari dinas-dinas terkait. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mengevaluasi progres pelaksanaan program, termasuk mengawasi dinas-dinas yang bertanggung jawab.
“Kalau penyerapan 100 persen rasanya sulit, namun angka yang sekarang ini terlalu rendah. Kita harus melihat lagi sejauh mana dinas-dinas sudah melaksanakan program-program mereka,” tegas Leny.
Ia juga menyebutkan bahwa dinas-dinas sempat mengutarakan rasa optimisme dalam perencanaan anggaran dan yakin bahwa target serapan bisa dicapai. Namun, hasil di lapangan ternyata belum sesuai dengan harapan, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh.
“Dulu waktu perencanaan mereka optimis, tetapi sekarang kita perlu melihat apakah target itu bisa tercapai atau tidak. Kalau nanti sampai akhir tahun tetap belum maksimal, tentu kita akan evaluasi lagi,” tambahnya.
Leny juga mengungkapkan, jika ada proyek-proyek yang tidak selesai pada akhir tahun, maka DPRD akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan adanya tindak lanjut. Menurutnya, DPRD memiliki mekanisme evaluasi jika proyek-proyek penting tidak berjalan atau tidak diselesaikan sesuai target.
“Ada mekanisme untuk mengevaluasi pengerjaan proyek yang tidak selesai. Kalau memang ada proyek yang tidak berjalan atau serapannya terlalu rendah, tentu ini akan kami evaluasi dan ambil langkah agar hal ini tidak terulang di tahun mendatang,” jelas Leny.
Selain masalah pengelolaan, Leny juga mengakui bahwa faktor cuaca menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, khususnya di musim hujan saat ini. Ia menjelaskan bahwa kondisi cuaca yang kurang mendukung menyebabkan beberapa proyek fisik, seperti semenisasi jalan, tidak dapat dilakukan secara maksimal.
“Musim hujan ini memang menjadi hambatan tersendiri. Misalnya, semenisasi jalan yang tadinya direncanakan bisa selesai 100 meter, hanya bisa dikerjakan setengahnya. Ini tentu berpengaruh pada capaian serapan anggaran,” jelasnya.
Meskipun demikian, ia berharap cuaca bisa mendukung pelaksanaan proyek-proyek fisik di sisa waktu yang ada sehingga anggaran yang sudah disediakan bisa dimanfaatkan dengan baik.
Leny menyampaikan optimisme bahwa serapan anggaran dapat dikejar di sisa waktu yang ada, meskipun mengakui hal itu akan menjadi tantangan besar. Ia menekankan bahwa DPRD akan terus mengawasi dengan ketat dan mendorong pemerintah daerah untuk segera memaksimalkan penggunaan anggaran.
“Kami tetap optimis bahwa serapan anggaran bisa meningkat di akhir tahun ini. Meskipun sekarang angkanya masih rendah, kita akan terus mendesak agar bisa mencapai angka yang lebih baik. DPRD akan terus mengawal agar program yang telah direncanakan bisa terlaksana,” tutur Leny.
DPRD juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, OPD, dan pihak-pihak terkait bisa terjalin dengan baik untuk memaksimalkan anggaran yang ada. Ia menambahkan bahwa dengan kerja sama yang solid, anggaran besar yang dimiliki Kutai Timur tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami berharap ada sinergi yang lebih baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan OPD agar anggaran yang besar ini bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini adalah amanah yang harus kami jalankan dengan serius,” tutup Leny.
Meskipun banyak tantangan, Leny optimis bahwa anggaran besar Kutai Timur tahun ini bisa dimanfaatkan secara optimal jika ada pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang tepat. Dengan terus mengawal pelaksanaan anggaran dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana, DPRD Kutai Timur berharap masyarakat bisa merasakan manfaat nyata dari APBD yang meningkat.
“Kami akan terus mengawasi, mengevaluasi, dan berusaha memastikan bahwa anggaran besar ini bisa digunakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Kita semua berharap hasil yang maksimal untuk pembangunan di Kutai Timur,” pungkas Leny. (adv/dprd kutim)
