SANGATTA – Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur, Leny Susilawati Anggraini, menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur agar hasil pelatihan yang telah diberikan dapat benar-benar bermanfaat dan tidak sia-sia.
Menurut Leny, pelatihan UMKM saja tidak cukup tanpa adanya pendampingan yang intensif. Banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan dalam mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh saat pelatihan, sehingga perlu ada kontrol dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mampu menerapkan pengetahuan baru tersebut dalam usaha sehari-hari.
“Kita lihat banyak pelaku UMKM di Kutim yang sudah ikut pelatihan, tapi hasilnya belum optimal. Kalau tidak ada pendampingan, pelatihan yang diberikan akan terkesan percuma. Karena itu, kami di DPRD berharap ada pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah,” ujar Leny saat diwawancarai di Ruang kerjanya, Selasa (5/11/2024).
Leny menambahkan bahwa pendampingan akan membantu pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal manajemen, pemasaran, dan akses permodalan. Dengan pendampingan, pelaku usaha akan lebih siap untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan atau kontrol dari pihak pemerintah terhadap perkembangan UMKM setelah pelatihan. Dengan melakukan kontrol, pemerintah bisa mengetahui kendala yang dihadapi UMKM di lapangan serta memberikan solusi yang tepat.
“Kontroling dan evaluasi itu penting agar kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi hambatan bagi UMKM di Kutim. Kalau mereka kesulitan dalam pemasaran atau manajemen keuangan, kita bisa memberikan bimbingan lebih lanjut. Jadi, perkembangan mereka benar-benar dipantau,” jelas Politisi Nasdem ini.
Menurut Leny, salah satu tantangan besar yang dihadapi pelaku UMKM di Kutai Timur adalah akses permodalan. Banyak UMKM yang membutuhkan modal untuk memperluas usaha, namun kesulitan mendapatkan dukungan finansial dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang memudahkan pelaku usaha kecil untuk mengakses modal.
“Kebijakan yang mendukung akses permodalan untuk UMKM sangat penting. Kami di DPRD akan mendukung jika ada program pinjaman atau bantuan modal bagi pelaku UMKM, sehingga mereka bisa mengembangkan usaha dengan lebih baik,” tambahnya.
Leny optimis bahwa dengan pendampingan dan evaluasi yang tepat, pelaku UMKM di Kutai Timur akan mampu berkembang lebih pesat dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah. Ia juga berharap pemerintah dapat terus berinovasi dalam menciptakan program-program yang mendukung pertumbuhan UMKM agar usaha kecil dapat berdaya saing dan berkelanjutan.
“Kami berharap UMKM di Kutim bisa terus maju dan berkembang. Dengan pendampingan yang baik, semoga mereka bisa lebih mandiri dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” tutup Leny. (adv/dprd kutim)
