SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmad Reza Fachlevi, menegaskan dukungan penuhnya terhadap implementasi kebijakan nasional Zero ODOL (Over Dimension Over Loading) yang akan diberlakukan mulai 2026. Hal ini disampaikannya dalam diskusi publik yang digelar di Studio 2 TVRI Kaltim, Senin (7/7/2025).
Reza menyoroti bahwa kesuksesan program ini tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga kesiapan regulasi dan infrastruktur. Ia mengingatkan agar program Zero ODOL tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar bisa diterapkan secara konkret di lapangan.
“Kalau kita ingin sukses mengurangi kendaraan over dimension dan over loading, maka regulasi harus jelas dan fasilitas pendukung seperti jembatan timbang serta pengawasan di lapangan harus tersedia,” ujar Reza.
Diskusi ini memperlihatkan adanya kesamaan pandangan dari berbagai elemen, bahwa program Zero ODOL menuntut sinergi antara pemerintah, legislatif, akademisi, pelaku industri, hingga masyarakat luas.
Komisi III DPRD Kaltim, kata Reza, akan terus mendorong penyusunan regulasi dan pengalokasian anggaran yang dibutuhkan. Ia berharap Kalimantan Timur bisa menjadi salah satu daerah percontohan dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan. (adv/dprd kaltim)
