SAMARINDA – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemprov Kaltim tahun anggaran 2023 mencapai lebih Rp 6 triliun. Menanggapi ini, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan, Pemprov Kaltim memiliki tantangan besar terkait pengelolaan keuangan.
Ia menilai, besarnya Silpa mencerminkan kurang optimalnya perencanaan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
“Masalah Silpa ini harus diatasi oleh pemerintah daerah. Jika Silpa besar, itu menunjukkan bahwa kita belum bisa mengelola keuangan dengan baik,” ungkap Hasanuddin.
Hasanuddin menambahkan bahwa visi-misi dan program rencana jangka panjang serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) belum direncanakan dengan baik. Ia mengindikasikan bahwa besarnya Silpa mungkin disebabkan oleh program-program yang belum berjalan maksimal dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang perlu ditingkatkan.
“Pemerintah belum memaksimalkan kinerja SKPD. Ini semua harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya perhatian masyarakat dan legislator terhadap Silpa, serta perlunya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan penyusunan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin semua yang diprogram dan sudah dialokasikan dananya di APBD terealisasi semuanya,” tambah Hasanuddin. Ia berharap Gubernur Kaltim periode 2025-2030 dapat mengambil langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, agar anggaran dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Mewujudkan harapan masyarakat tidak sulit, karena ada uang lebih dari Rp 20 triliun sepanjang tahun. Kuatnya fiskal Kaltim seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi belum bisa diwujudkan karena tidak semua yang sudah direncanakan dikerjakan sampai tuntas,” pungkasnya. (adv dprd kaltim)
