SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengadakan helikopter sebagai sarana distribusi bahan pokok penting (bapokting) dan bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau, seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai akses darat dan sungai di beberapa daerah masih menjadi kendala serius. Kondisi ini kerap menghambat distribusi bantuan dan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayah terpencil.
“Sudah berapa banyak bantuan pemerintah terkendala akses jalan atau sungai. Satu-satunya cara yang memungkinkan adalah lewat udara, tapi pemerintah belum punya helikopter,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menegaskan bahwa kebutuhan helikopter bukan hanya untuk Kubar dan Mahulu, tetapi juga untuk daerah lain di Kaltim yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Ia mencontohkan, pada masa kepemimpinan Pj Gubernur Akmal Malik, Pemprov Kaltim pernah menyewa helikopter melalui kerja sama dengan Polda, Pangdam, dan instansi terkait. Anggaran sebesar Rp2 miliar dialokasikan untuk sewa, yang dimanfaatkan tidak hanya untuk penanganan bencana, tetapi juga kunjungan kerja.
Meski menyadari bahwa pembelian dan perawatan helikopter membutuhkan biaya besar, Hamas mendorong adanya kajian menyeluruh serta kemungkinan dukungan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Harapan saya ini bisa didorong kembali. Akses ke wilayah terpencil sangat minim, dan jika ada bencana pasti ada keterlambatan. Kalau perlu, CSR bisa dimanfaatkan untuk pengadaan akomodasi udara tersebut,” tegasnya. (adv/dprd kaltim)
