KUTAI BARAT — DPRD Kaltim memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan penyerahan penghargaan program Gratispol Umroh dan Perjalanan Religi, serta insentif Jospol bagi guru agama dan penjaga rumah ibadah lintas agama. Kegiatan ini digelar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Barong Tongkok, Kutai Barat, Sabtu (21/6/2025).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, hadir dalam kegiatan tersebut. Keduanya menegaskan bahwa program ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan semangat keadilan sosial yang selama ini menjadi perhatian serius lembaga legislatif.
“Kami melihat ini sebagai langkah konkret dalam menghadirkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang selama ini jarang tersentuh. Ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk penghormatan terhadap pengabdian yang tulus,” ujar Hasanuddin.
DPRD Kaltim memandang bahwa pemilihan Kutai Barat sebagai lokasi perdana pelaksanaan program memiliki makna penting. Ini menjadi simbol bahwa pembangunan harus menyentuh wilayah pinggiran, sejalan dengan komitmen DPRD dalam mendorong pemerataan dan penguatan nilai-nilai kebhinekaan di Kalimantan Timur.
Program Gratispol menjadi harapan baru bagi para marbot dan penjaga rumah ibadah. Mereka kini mendapat kesempatan untuk melaksanakan perjalanan umroh dan kegiatan religi ke luar daerah, melintasi batas agama. Sementara itu, program Jospol memberikan insentif bagi guru agama, sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam membina kerukunan dan memperkuat nilai keagamaan di masyarakat.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kaltim, tercatat 3.405 penjaga rumah ibadah menjadi penerima manfaat dari program ini. Mereka berasal dari berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu.
DPRD Kaltim berkomitmen mengawal keberlanjutan program tersebut. Hasanuddin menegaskan pentingnya memastikan dasar hukum yang kuat agar program ini tidak terhenti di tengah jalan.
“DPRD Kaltim akan terus mengawal agar program ini memiliki dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan. Kami siap mendorong lahirnya regulasi yang menjamin keberlangsungan program ini dalam jangka panjang,” tegasnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Ketua TP PKK Kaltim Sarifah Suraidah Harum, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati Nanang Adrian, unsur Forkopimda, serta para tokoh lintas agama dan masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan, program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat solidaritas sosial dan memperluas manfaat bagi masyarakat di seluruh Kaltim. (adv/dprd kaltim)
