JAKARTA. DPR RI khususnya dari Komisi II yang tengah melakukan fit and proper test membantah soal adanya nama Komisoner dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang sudah terpilih. Sedangkan informasi nama-nama tersebut sudah menyebar melalui aplikasi WhatsApp awak media. Berikut isi pesan WhatsApp tersebut.
Kesepakatan di partai koalisi per tadi malam :
KPU :
1. Parsadaan Harahap (HMI/Golkar)
2. Idham Holid ( HMI/Nasdem)
3. Betty (HMI/Nasdem)
4. Augus Mellaz (non muslim/PDIP)
5. Yulianto (GMNI/PDIP)
6. Afif (PMII/PKB)
7. Hasyim (Ansor/Gerindra)
Bawaslu :
1. Rahmat Bagja (HMI/Golkar)
2. Fuadi (HMI/Gerindra)
3. Totok (GMNI/PDIP)
4. Herwin (Non Muslim/Nasdem)
5. Loli (PMII/PKB)
Beredarnya nama ini pun turut menuai komentar dari Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. Dia meminta Komisi II DPR RI merespons beredarnya nama yang diduga sudah terpilih.
Sebab, saat ini Komisi II DPR masih melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon komisioner KPU dan 10 calon komisioner Bawaslu.
“Komisi II DPR perlu merespons beredarnya rumor soal nama-nama itu dengan benar-benar menunjukkan kesungguhan dalam melalukan uji kelayakan dan kepatutan para calon, serta memutuskan pilihan atas calon KPU dan Bawaslu terpilih berdasarkan pertimbangan kapasitas, rekam jejak, integritas, dan kemampuan kepemimpinan terbaik,” ujar Titi kepada wartawan, Senin (14/2/2022).
Titi mengatakan, nama-nama calon komisioner yang terpilih harus sesuai dengan penilaian di uji kelayakan. Menurut dia, tahap uji kelayakan bukan sekadar tempat untuk formalitas semata.
“Hasil terpilih memang mencerminkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan secara berbobot dan berorientasi menggali kemampuan terbaik dari para calon. Bukan sekadar prosedural yang dilalui untuk melegitimasi nama-nama yang sudah disepakati sebelumnya,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, membantah adanya nama calon komisioner KPU dan Bawaslu sudah disiapkan. Menurut dia, Komisi II masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada 14 Februari-16 Februari 2022.
“Fit and proper test-nya saja baru sekarang, kalau di Komisi II gak ada, gak tahu kalau di luar Komisi II,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Doli menegaskan, proses fit and proper test yang dilakukan Komisi II DPR bukan suatu hal yang main-main. “Masak main-main, ada anggarannya lho, ngapain ini buang-buang waktu, kerjaan saya juga banyak, ngurusin partai dan macam-macam, ini serius,” imbuh dia. (idn/mk)
