SAMARINDA — Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan perlunya aturan tegas kendaraan tambang melintas di jalan umum. Menurutnya, penggunaan jalur umum oleh truk berkapsitas besar selama ini telah memicu banyak persoalan, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga membahayakan keselamatan warga.
“Prinsipnya saya sangat setuju jika ada larangan kendaraan tambang melewati jalan umum. Tapi ini tidak bisa hanya sekadar jadi wacana,” tegas Yenni.
Ia menilai kebijakan tersebut harus diperkuat dengan regulasi resmi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tanpa aturan yang jelas dan mengikat, larangan itu dinilai tidak akan berjalan efektif. “Kalau tidak ada payung hukum yang tegas, maka aturan itu hanya akan jadi tulisan di atas kertas. Pelaksanaannya pasti lemah,” tambahnya.
Yenni juga menyoroti langsung kondisi di beberapa ruas jalan di Kaltim yang kerap dijadikan jalur angkut tambang. Salah satu yang ia soroti adalah jalan dari Kecamatan Muara Komam menuju Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser. Jalur tersebut dikenal ekstrem. Banyak tikungan tajam, tanjakan curam, dan kondisi jalan yang sempit. Menurut Yenni, itu sangat membahayakan, apalagi jika dilintasi truk tambang secara rutin.
“Jalan itu rawan sekali. Truk-truk tambang sering kesulitan melintas, dan kecelakaan pun tidak jarang terjadi. Ini menyangkut nyawa masyarakat,” ucapnya. “Saya sendiri pernah melewati jalur itu, dan memang sangat tidak layak untuk kendaraan tambang,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Yenni juga menyinggung dampak sosial dari aktivitas pertambangan. Ia menyoroti konflik yang timbul akibat sengketa lahan dan ketidakjelasan batas wilayah tambang. Bahkan, beberapa kasus sampai berujung kekerasan dan urung terselesaikan.
“Kami mendorong aparat penegak hukum menyelesaikan kasus-kasus seperti ini secara adil dan transparan. Jangan sampai ada kesan dibiarkan dan memunculkan spekulasi liar di masyarakat,” ujar Yenni, sembari menegaskan kembali jika sudah saatnya pemerintah daerah dan pusat duduk bersama untuk menyusun regulasi yang tegas dan berpihak pada keselamatan warga. (adv /dprd kaltim)
