SAMARINDA.- Andi Harun menekankan pentingnya integrasi antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional dalam setiap proses perencanaan. Hal ini disampaikannya saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026, Kamis (10/4/2025).
Kegiatan tersebut digelar di Arutala Ballroom, Lantai 4, Gedung B Bapperida Kota Samarinda dan mengusung tema “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.”
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pembangunan daerah harus dibangun di atas kerangka yang terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita perlu menyatukan kebutuhan masyarakat ke dalam satu kerangka besar, terintegrasi dan berbasis data. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden, bahwa efisiensi anggaran harus dibarengi dengan keakuratan data. Banyak program gagal karena tidak berbasis data,” ujar Andi Harun.
Ia juga menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan yang solutif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Prioritas Pembangunan RKPD 2026
Dalam dokumen rancangan RKPD 2026, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan beberapa prioritas utama, yakni:
– Pembangunan ekonomi berkelanjutan
– Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
– Modernisasi tata kota dengan pendekatan pengelolaan sampah (waste management)
– Pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur berkualitas
– Tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel
Andi Harun juga menyoroti pentingnya pendekatan tematik dalam penyusunan kebijakan pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Ia menyebutkan bahwa tingkat pengangguran di Samarinda masih berada di kisaran 4 persen dan perlu ditangani secara lebih presisi.
“Kita tidak bisa lagi memakai pendekatan general. Kita harus tahu siapa yang menganggur, kenapa mereka tidak bekerja, lalu hadirkan solusi langsung. Bukan lagi berbasis asumsi,” tegasnya.
Komitmen terhadap Kelompok Rentan
Wali Kota juga menyampaikan komitmennya terhadap prinsip efisiensi anggaran, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan. Ia mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pembebasan biaya layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari reformasi birokrasi tematik.
“Kita harus mulai berani menyusun kebijakan yang tepat sasaran, menyentuh akar masalah, dan berpihak pada masyarakat. Tanpa itu, pembangunan hanya jadi angka di atas kertas,” pungkasnya.
Musrenbang RKPD ini diharapkan menjadi momentum untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara nyata di Kota Samarinda. (adv/diskominfo samarinda)
