MAHAKAM ULU — Kalimantan Timur tak hanya soal Balikpapan dan Samarinda. Di ujung barat provinsi, Mahakam Ulu masih terisolasi oleh bentang alam dan akses yang serba terbatas. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan sudah waktunya daerah perbatasan ini punya pintu udara sendiri. Usai kunjungannya meninjau lokasi rencana Bandara Mahulu, beberapa hari lalu.
Kunjungan itu dilakukan bersama sejumlah anggota DPRD Kaltim lainnya, Baharuddin Muin, Abdul Rakhman Bolong, dan Agus Suwandi, untuk memastikan kesiapan Mahulu menerima anggaran provinsi senilai Rp40–45 miliar pada 2025.
Dokumen Teknis Masih Dikebut
Meski anggaran telah dialokasikan, proses teknis belum rampung. Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih dalam penyusunan oleh Dinas Cipta Karya Kaltim.
“Dulu ini masuk ke Dinas Perhubungan, tapi terkendala nomenklatur. Akhirnya proyek bandara dialihkan ke Cipta Karya. Proses perpindahan baru terjadi dua hari tekahir,” kata Ekti.
Jika tak ada aral, lelang proyek direncanakan berlangsung dalam 3 bulan ke depan. Ia berharap bisa lebih cepat. “Kita kejar perencanaannya dua bulan, lalu langsung tender. Saya harap proses tendernya bisa dipercepat,” ujarnya.
MoU Pemprov–Pemkab Jadi Kunci
Dilanjutkan Ekti, pembangunan bandara ini tak bisa jalan tanpa kerja sama lintas pemerintah. Roadmap proyek sedang disiapkan oleh Pemkab Mahulu. Nantinya, akan dituangkan dalam nota kesepahaman antara Bupati Mahulu dan Gubernur Kaltim.
“Roadmap-nya akan disusun oleh Asisten | Setkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso. Nanti akan ada kesepakatan antara Bupati Mahulu dengan Gubernur Kaltim, termasuk pembagian peran melalui MoU,” ujar Ekti.
Sebagai politisi Gerindra asal daerah pedalaman, Ekti tahu betul arti penting akses transportasi. Ia berharap bandara ini bisa mengubah wajah Mahulu. “Dengan bandara, distribusi barang, layanan kesehatan, dan pendidikan bisa lebih cepat. Mahulu butuh koneksi udara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,“ tegas Ekti. (adv/dprd kaltim)
