TENGGARONG. Ketiadaan Bank Sampah di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya melahirkan ide dari pihak DPRD Kukar agar pemkab dapat mengelola sampah plastik guna menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Keinginan itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kukar, Sopan Sopian kepada wartawan belum lama ini. Menurutnya masyarakat Kukar hingga Pemerintah daerah belum melihat nilai ekonomi dari limbah dan sampah yang di produksi oleh masyarakat Kukar. Padahal potensi penerimaan PAD sangat potensial.
Menurut Sopian, sejauh yang dia ketahui hanya pihak swasta diluar Kukar yang mampu memanfatkan dan melihat potensi ekonomi dari pengelolaan Bank Sampah dari limbah plastik yang ada. Padahal sampah atau limbah plastik yang dihasilkan dapat disulap menjadi biji plastik dengan nilai ekonomis.
Selain punya nilai ekonomis, menurut Sopian, peluang ini sekaligus melibatkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan kotanya dengan memanfaatkan limbah sampah plastik untuk dapat diolah kembali dan dapat di jual dan mengasilkan buat mereka.
“Ini sekaligus mengajarkan kepada masyarakat bagaimana sampah itu bisa dimanfaatkan, dikelola dengan baik dan punya nilai ekonomis,” ungkap Sopian.
Pengelolaan samlah secara mekanik dengan adanya pabrik daur ulang sampah di Kukar dari hasil sampah rumah tangga dapat memberi manfaat baik buat daerah juga kepada masyarakat secara luas.
“Sebaiknya ada pabrik daur ulang sampah. Agar sampah rumah tangga Selama ini ‘kan tidak bisa seperti itu. Tahunya (sampah) ditumpuk lalu dibakar,” lanjut Sopan Sopian.
Ia mengajak Pemkab Kukar, melalui Perusda untuk mengelola peluang emas ini. Dapat juga melibatkan BUMDes untuk memilah sampah plastik, kemudian dijemput oleh Perusda dalam produksi berikutnya.
“Tentu saja manfaat lainnya, agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai seperti sekarang ini. Warga tidak lagi berfikir untuk mengotori lingkungan karena sudah ada nilai kemanfaatannya,” tutupnya. (nk/adv/dprdkukar)
