SAMARINDA — Puluhan warga yang tergabung dalam Kalekale Kalimantan Timur (KKT) dan Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) mendatangi Gedung DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025). Mereka membawa aspirasi, tuntutan, dan harapan yang sudah lama mengendap. Mereka tak datang untuk sekadar didengar—mereka datang untuk didukung.
Aksi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang didampingi anggota Komisi III DPRD Kaltim: Subandi, Sugiyono, Jahidin, dan Baharuddin Muin. Hadir pula aparat keamanan dari Polresta Samarinda yang menjaga situasi tetap kondusif.
Dalam orasinya, para perwakilan massa menyuarakan lima tuntutan penting. Pertama, agar DPRD Kaltim menggunakan hak budgeting dan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan pembangunan jalan darat di Mahakam Ulu benar-benar berjalan. Saat ini, akses masih sangat terbatas, terutama menuju wilayah Long Apari dan perbatasan. Hal ini penting diprioritaskan guna, program GratisPol Gubernur Kaltim dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Selanjutnya, mereka mendesak penyelesaian pembangunan jalan darat yang aman dan layak. Dilanjutkan, meminta transparansi anggaran serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek, guna mencegah maraknya pembangunan berkualitas rendah. mereka menuntut pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai simbol kehadiran negara di tapal batas. Dan terakhir, mereka meminta peningkatan SDM Mahakam Ulu melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, merespons langsung aspirasi tersebut dengan pernyataan yang menegaskan dukungan penuh lembaganya.
“Dengan pertemuan hari ini, harapan saya ini menjadi agenda supaya kita bekerja. Pemerintah daerah jangan biarkan Mahakam Ulu tertinggal. Segera bangun infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum. Program Gaspol sangat penting, dan kesehatan di sana sangat kurang. Ini menjadi tantangan kita bersama,” tegas Hasanuddin.
Dukungan serupa disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, yang menegaskan bahwa alokasi anggaran akan memperhatikan keadilan. “Dari sekian triliun anggaran untuk provinsi, kita sebarkan ke 10 kabupaten/kota. Tetapi Insya Allah, Mahakam Ulu kita berikan skala prioritas. Meski kabupaten termuda, kebersamaan ini akan terus kita jaga dan bantu,” ucap Jahidin.
Di akhir pertemuan, Hasanuddin kembali menegaskan komitmen DPRD untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik dan partisipasi warga. “Kami mengapresiasi Formas Peduli Mahakam Ulu karena ini merupakan aspirasi penting. Kami tidak menutup mata terhadap tantangan di Mahakam Ulu dari isolasi wilayah, infrastruktur, kesulitan air dan listrik, hingga bencana banjir. Kami siap menampung dan menindaklanjuti masukan ini. Insya Allah, dalam APBD Perubahan 2026, beberapa persoalan akan kita pecahkan bersama. Ini janji kami dan akan kami jadwalkan pertemuan lanjutan bersama Formas PM,” tutupnya. (adv/dprd kaltim)
