Reza Fachlevi: Longsor Batuah Tak Bisa Dianggap Musibah Biasa

SAMARINDA — “Ini bukan sekadar bencana alam. Masyarakat Batuah butuh kepastian, bukan hanya simpati,” tegas Akhmed Reza Fachlevi. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu angkat suara keras usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas musibah longsor di KM 28 Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (2/6/2025).

Rasa kecewa dan waspada tampak dalam nada bicaranya. Sebab hingga kini, belum ada kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami warga. Setidaknya, 22 kepala keluarga terdampak langsung akibat longsor yang memutus akses dan merusak pemukiman.

Reza menegaskan, masyarakat punya alasan kuat untuk curiga. “Kajian dari Unmul memang menyebut faktor alam, tapi warga Batuah melihat langsung dampak tambang yang begitu dekat dengan pemukiman,” ucapnya.

Dari sini, ia mengambil sikap. DPRD Kaltim melalui Komisi III membentuk tim investigasi gabungan. Tim ini melibatkan Dinas ESDM, perwakilan masyarakat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan pihak perusahaan tambang, PT Baramulti Sukses Sarana (BSSR). Tujuannya satu: memastikan penyebab longsor dan menindak jika ada kelalaian.

Reza juga mendorong Pemerintah Desa Batuah segera berkoordinasi dengan Pemkab Kukar untuk memfasilitasi peninjauan lapangan. Ia berharap semua pihak, termasuk Pemprov Kaltim, bisa ikut serta dalam agenda ini yang dijadwalkan berlangsung pertengahan Juni.

“Saya tidak ingin Komisi III hanya jadi ruang dengar. Kami akan turun langsung ke lokasi. Kami ingin melihat sendiri seperti apa kondisinya,” katanya.

Meski Dinas ESDM berpendapat bahwa longsor terjadi karena faktor geologis, Reza tak ingin buru-buru menyimpulkan. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian sebelum mengambil posisi. Namun satu hal yang pasti, menurutnya, perusahaan tidak bisa lepas tangan begitu saja. Setidaknya menyalurkan CSR-nya ke warga yang kini tak punya tempat bermukim.

“Kami meminta pihak BSSR tetap bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang dialami warga, apapun hasil kajian teknisnya nanti,” tutupnya. (adv /dprd kaltim)

POPULER
Search