SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim , Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya penguatan kembali komitmen perusahaan-perusahaan, khususnya soal pengelolaan lingkungan dan kepedulian perusahaan terhadap warga sekitar.
Dalam rapat bersama lintas sektor baru-baru ini, Darlis menyampaikan bahwa ada tiga hal yang harus kembali ditekankan kepada perusahaan di Kaltim: lingkungan, CSR, dan ketenagakerjaan.
“Banyak perusahaan memang sudah meraih penghargaan lingkungan, tapi di sisi lain, kami juga menerima cukup banyak laporan dari masyarakat soal lemahnya penanganan di lapangan,” ujarnya.
Keluhan itu bukan tanpa alasan. Darlis mencatat sejumlah persoalan teknis yang masih terjadi, mulai dari banjir yang makin meluas, sungai yang tersumbat, hingga reklamasi yang belum selesai. “Secara teknis, masukan kami terkait normalisasi sungai, reklamasi, penanganan banjir dan sebagainya. Kita berharap itu ke depan menjadi perhatian,” tegasnya.
Salah satu kekhawatiran yang ia garis bawahi adalah lokasi waste treatment plant (WTP) milik perusahaan tambang yang disebut-sebut sangat dekat dengan bibir sungai. Potensi pencemaran, menurut Darlis, tidak bisa dianggap sepele—meskipun pihak perusahaan mengklaim instalasi itu aman.
“Kami ingin buktikan langsung. Inspeksi lapangan akan jadi agenda kami berikutnya,” ucapnya mantap.
Tak hanya lingkungan, Darlis juga menyoroti pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ia menyampaikan kekecewaannya atas minimnya dana yang dialokasikan untuk beasiswa pendidikan. “Kami agak kaget dan kecewa karena ternyata jumlahnya tidak signifikan dengan jumlah produksinya, padahal, banyak perusahaan sudah berdiri selama lebih 30 tahun,” keluhnya.
Darlis menyadari tidak ada aturan baku soal besaran dana CSR. Namun, ia menekankan pentingnya alokasi yang proporsional dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah. “Kami sarankan CSR pendidikan diarahkan ke pos lain, seperti living cost mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Itu bentuk kolaborasi positif agar anak-anak kita bisa kuliah dengan tenang,” jelasnya.
Dalam hal ketenagakerjaan, Darlis tak segan menyentil perusahaan yang masih memakai alasan klasik soal minimnya tenaga kerja lokal yang kompeten. Ia mendesak agar perusahaan ikut berperan dalam meningkatkan keterampilan masyarakat. “Tidak boleh lagi alasan klasik soal keterbatasan skill. Kalau memang skill-nya kurang, perusahaan harus hadir memberikan pelatihan sesuai kebutuhan industri,” tegasnya lagi.
Semua catatan ini bukan sekadar kritik. Politisi Partai PAN ini ingin agar perusahaan benar-benar hadir sebagai mitra masyarakat, bukan sekadar pencetak laba.
“Seluruh masukan ini akan dicatat dan menjadi bahan evaluasi. Kami juga berencana kembali ke beberapa perusahaan dalam kunjungan lapangan untuk membahas lebih lanjut isu-isu tersebut bersama manajemen,” pungkasnya. (adv/dprd kaltim)
