YOGYAKARTA — Pimpinan dan anggota DPRD Kaltim mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Grand Mercure, Yogyakarta, pada Sabtu (13/5/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), memperkuat kemitraan dengan eksekutif, serta mengoptimalkan fungsi dan peran legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang hadir mewakili Ketua DPRD. Mengawali sambutan dengan pantun khas, mencairkan suasana dan menghadirkan kehangatan sebelum memasuki rangkaian utama kegiatan. Dalam sambutannya, Ekti menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi keberhasilan pelaksanaan kebijakan daerah.
“Sinergitas ini sangat krusial agar kebijakan daerah berjalan dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif adalah kunci untuk mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam Bimtek adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim Tahun 2025–2029. Dokumen ini diharapkan selaras dengan kebijakan nasional serta menjawab kebutuhan dan tantangan di daerah.
Dalam sesi pemaparan materi, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kementerian Dalam Negeri, Fernando H. Siagian, menyampaikan bahwa perencanaan RPJMD harus berbasis data dan dilandasi hasil evaluasi terhadap periode sebelumnya.
“RPJMD bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi juga strategi konkret untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif. Sinkronisasi dengan RPJPD, RPJPN, dan RPJMN menjadi aspek penting agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan prioritas nasional,” paparnya.
Lebih lanjut, Fernando menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan daerah tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pengawasan DPRD sangat dibutuhkan agar setiap program yang masuk dalam RPJMD benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Efisiensi anggaran dan transparansi menjadi hal utama yang harus diperhatikan,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, akademisi dari Universitas Respati Yogyakarta, serta pejabat struktural dari DPRD Kaltim. Seluruh pihak yang hadir menyampaikan komitmen bersama untuk memperkuat peran DPRD dalam proses perumusan kebijakan daerah, termasuk penyelarasan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dengan arah kebijakan nasional.
Melalui rangkaian sesi diskusi dan penyampaian materi, para peserta diharapkan memperoleh wawasan yang lebih mendalam dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, profesional, dan berpihak kepada rakyat.
Kegiatan Bimtek ini menjadi bagian dari langkah strategis DPRD Kaltim untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara lebih optimal. (adv/dprd kaltim)
