SAMARINDA — Tak menunggu waktu lama, Setelah resmi terbentuk dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim, Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Ranperda RPJMD 2025–2029 langsung tancap gas. Kamis, (12/62025) , rapat internal Pansus pun digelar.
Rapat dipimpin Ketua Pansus, Syarifatul Syadiah. Sejumlah anggota hadir, termasuk Abdul Rakhman Bolong, Agusriansyah Ridwan, Arfan, Akhmed Reza Fachlevi, dan Sapto Setyo Pramono. Tim tenaga ahli DPRD Kaltim juga ikut mendampingi, guna menyusun rencana kerja selama 40 hari ke depan.
Syarifatul membuka rapat dengan penekanan penting. Menurutnya, dokumen RPJMD bukan sekadar formalitas. Tapi penentu arah, program, dan pokok-pokok pikiran yang akan dijalankan pemerintah daerah. Berlanjut dengan membedah dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi fondasi arah pembangunan Kaltim lima tahun ke depan.
“Karena dokumen ini akan sangat berkaitan dengan program-program dan pokok-pokok pikiran kita. Semuanya bermuara ke dalam kerangka RPJMD ini,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pekerjaan pertama yang paling krusial adalah memastikan sinkronisasi dan harmonisasi data. Bagi Pansus, semua yang tercantum dalam dokumen ini harus benar-benar berbasis data. “Kami ingin semua yang tertuang dalam dokumen ini benar-benar berbasis data,” tegasnya lagi.
Politisi Golkar dari Dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini juga mengingatkan pentingnya memahami substansi RPJMD. Enam visi dan misi gubernur harus diakomodasi secara tepat dan terukur. “Harapannya, Pansus dapat membantu pemerintah daerah menjalankan visi misi tersebut sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.
Untuk memperkuat isi dokumen, Pansus berencana mengundang sejumlah mitra strategis. Di antaranya, Bappeda Kaltim sebagai sektor utama penyusun RPJMD, juga Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Tujuannya, mengupas lebih dalam proyeksi makro daerah. Termasuk soal pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan lainnya.
“Kami akan menggelar rapat dengan OPD teknis yang relevan dengan visi misi gubernur, termasuk membahas proyeksi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan indikator lainnya,” pungkas Syarifatul.
Langkah awal sudah diambil. Kini, tantangan selanjutnya menanti. Merumuskan arah pembangunan Kaltim dengan pijakan yang terukur dan realistis. (adv/dprd kaltim)
