SAMARINDA — Sejumlah anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kota Samarinda menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025–2029 yang digelar di Ballroom Arutala, Gedung B Bapperida Samarinda, Selasa (27/5/2025).
Turut hadir dalam forum tersebut anggota DPRD Kaltim Sugiyono, Abdul Giaz, dan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun. Kehadiran para wakil rakyat ini dinilai sebagai bentuk komitmen mendukung proses perencanaan pembangunan di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD merupakan forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan kota lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan dokumen tersebut.
“Karena itu, kami menyusun RPJMD dengan melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat. Tujuannya agar Pemerintah Kota Samarinda mendapatkan masukan untuk memperkuat baik dari sisi rancangan teknokratik maupun penetapan sasaran pembangunan,” jelasnya.
Meski demikian, kondisi Kota Samarinda yang saat ini tengah dilanda banjir turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Anggota DPRD Kaltim Sugiyono menyampaikan keprihatinannya terkait bencana banjir yang kembali terjadi di beberapa wilayah kota.
Ia menilai, permasalahan banjir seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah kota dan provinsi. Sugiyono juga menyoroti rendahnya efektivitas penanganan infrastruktur pengendali banjir, seperti Bendungan Benanga. Sedimentasi di Bendungan Benanga sangat tinggi. Meskipun telah dialokasikan anggaran hingga Rp25 hingga Rp30 miliar, namun dampaknya belum terlihat maksimal.
“Kalau anggaran segitu seperti tidak ada manfaatnya dengan sedimentasi yang sangat tinggi,” kata Sugiyono.
Sementara itu, Abdul Giaz memberikan apresiasi terhadap upaya sinergi yang telah dibangun antara Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan pemerintah kabupaten lainnya. Ia menegaskan bahwa permasalahan banjir harus ditangani melalui kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor.
“Penanganan banjir tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi antara kota, provinsi, dan kabupaten. Kami berharap ke depan Samarinda bisa bebas dari banjir dan menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.
Musrenbang RPJMD ini juga dihadiri jajaran Forkopimda, perangkat daerah, camat, hingga lurah se-Kota Samarinda. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap tantangan aktual di lapangan, termasuk persoalan banjir yang terus menjadi pekerjaan rumah bersama. (adv/dprd kaltim)
