SAMARINDA – Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi elemen penting dalam pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim, Fahmi Himawan, dalam Pertemuan Koordinasi Pendataan Peternakan dan Kesehatan Hewan se-Kalimantan Timur Tahun 2024 yang digelar di Hotel Puri Senyiur, Rabu (13/11/2024).
“Peran kita sebagai pengampu tugas data di tingkat kabupaten/kota sangatlah vital,” ujar Fahmi, menegaskan pentingnya peran daerah dalam menyediakan data yang akurat dan relevan.
Ia menyebutkan bahwa data adalah fondasi utama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Tanpa data yang valid, tepat waktu, dan terpercaya, pembangunan di sektor peternakan tidak dapat berjalan dengan optimal.
“Kita harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk menghasilkan data yang lebih akurat, terintegrasi, dan mudah diakses,” tambahnya.
Fahmi juga menyoroti bahwa pembangunan peternakan di Kaltim bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi subsektor peternakan, meningkatkan produksi daging, telur, dan hasil ternak lainnya. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan berbasis ternak, sekaligus mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai mitra strategis.
Dalam pertemuan ini, peserta melakukan reviu data peternakan dan kesehatan hewan periode 2019–2023 serta menetapkan Angka Sementara (ASEM) tahun 2024. Data ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis di masa mendatang.
Fahmi berharap pertemuan ini dapat menjadi forum diskusi konstruktif, menghasilkan ide dan solusi yang inovatif demi kemajuan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kaltim.
“Kami percaya, dengan kolaborasi yang solid dan dukungan data berkualitas, kita mampu mendorong sektor peternakan Kaltim menjadi lebih maju dan mandiri,” tutupnya.
Acara ini juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan data, dengan adaptasi terhadap teknologi informasi sebagai langkah menuju efisiensi dan integrasi yang lebih baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (adv/diskominfo kaltim)
