SAMARINDA – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar Dialog Publik sebagai ruang refleksi atas satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Kegiatan yang berlangsung di Cafe D’Bagios, Samarinda, Minggu 21 Desember 2025, mengangkat tema “Kebijakan dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah”.
Dialog ini menghadirkan akademisi, politisi, serta perwakilan partai politik koalisi maupun non-koalisi. Secara umum, para narasumber mengapresiasi upaya pemerintah provinsi di tengah tekanan ekonomi global, nasional, dan regional sepanjang 2025. Namun demikian, sejumlah kritik disampaikan, khususnya terkait implementasi kebijakan, transparansi anggaran, dan efektivitas sumber daya manusia.
Ekonom Universitas Mulawarman, Hairul Anwar atau akrab disapa Cody, menilai tahun 2025 sebagai fase transisi yang tidak mudah. Ia mengapresiasi niat baik pemerintah daerah melalui program unggulan seperti Gratispol dan Jospol, namun menilai pelaksanaannya belum optimal akibat kesiapan personel di lapangan.
“Tantangan terbesar adalah menyusun APBD 2026 di tengah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Tidak mudah merancang belanja yang benar-benar mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan,” ujarnya.
Cody berharap, dengan pengalaman satu tahun pertama, kepemimpinan Rudy–Seno mampu lebih adaptif menghadapi tantangan 2026. Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen perlindungan lingkungan hidup, mengingat struktur ekonomi Kaltim yang masih didominasi industri ekstraktif.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPD PDI Perjuangan Kaltim, Roy Hendrayanto, menilai sejumlah program pemerintah belum berjalan optimal karena belum sepenuhnya selaras dengan kemampuan APBD. Ia mencontohkan program Gratispol yang menurutnya masih menimbulkan pertanyaan terkait sumber pendanaan.
“Dari sisi pembangunan ekonomi, dampaknya belum terasa signifikan dalam satu tahun ini,” kata Roy.
Meski demikian, ia mengaku tidak memberikan penilaian ekstrem terhadap kinerja pemerintah daerah. Roy memberi nilai antara 4 hingga 6, seraya menegaskan bahwa kondisi fiskal yang bergejolak turut memengaruhi capaian program.
Kritik utama Roy diarahkan pada manajemen program unggulan. Ia menilai, pengelolaan program strategis seharusnya melibatkan tenaga profesional dari luar birokrasi, sebagaimana praktik di sejumlah rumah sakit daerah.
“Programnya bagus, tapi pengelolanya harus diperkuat. PDIP siap berkontribusi dengan pengalaman program kerakyatan,” ujarnya, seraya menegaskan posisi partainya sebagai pihak di luar pemerintahan yang menjalankan fungsi pengawasan.
Dari partai koalisi, perwakilan PKB Sutomo Jabir menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik guna menghilangkan kecurigaan di masyarakat. Ia mengusulkan agar informasi program dan serapan anggaran setiap OPD ditampilkan secara terbuka, termasuk melalui videotron di lingkungan kantor pemerintah.
Jabir juga menyoroti rendahnya serapan anggaran serta isu dugaan intervensi pihak tertentu terhadap kegiatan SKPD.
“Ada isu oknum yang mengatasnamakan Gedung Putih (kantor Gubernur) dalam intervensi kegiatan. Ini menjadi beban dan harus dihentikan,” tegasnya, sembari mengingatkan agar Kaltim terhindar dari praktik korupsi seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain.
Adapun perwakilan Partai Gerindra, Yaqobus Beribe, menilai forum dialog ini sebagai masukan penting bagi pemerintah daerah. Ia menekankan perlunya inovasi kebijakan fiskal, khususnya melalui penguatan hilirisasi.
“Gerindra mendorong hilirisasi batubara, migas, dan perkebunan. Itu akan menciptakan industri baru, meningkatkan nilai tambah, serta membuka lapangan kerja,” jelasnya.
Ia berharap dialog publik yang digagas GMNI ini tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (*)
