SANGATTA – Alokasi belanja daerah Kutai Timur tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 11,136 triliun menjadi sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kutai Timur. Dalam pandangan mereka, penggunaan anggaran tersebut harus diarahkan untuk program-program yang tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan.
Syaiful Bakhri, perwakilan Fraksi PKS menjelaskan, mayoritas anggaran dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp 5,603 triliun. Belanja ini meliputi pengeluaran rutin kegiatan sehari-hari pemerintah daerah.
“Belanja operasi ini sangat penting, tetapi kami berharap penggunaannya benar-benar berdampak pada kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial,” ujar Syaiful dalam rapat paripurna DPRD Kutai Timur, Jumat (22/11/2024).
Syaiful menekankan pentingnya keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Menurutnya, belanja modal—yang memiliki dampak jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur—harus mendapatkan perhatian lebih besar agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat hingga generasi mendatang.
“Belanja modal ini harus diarahkan pada proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan belanja daerah. Menurut Syaiful, keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran adalah hak masyarakat dan menjadi salah satu cara untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak nyata.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam pelaporan penggunaan anggaran. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat tetapi juga memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran,” tegasnya.
Fraksi PKS juga menekankan perlunya kebijakan strategis yang mampu memaksimalkan potensi anggaran daerah. Mereka berharap pemerintah daerah dapat merancang program-program yang berdampak jangka panjang, seperti pengembangan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi lokal, dan keberlanjutan lingkungan.
“Fraksi kami akan terus mengawal agar belanja daerah tidak hanya fokus pada kebutuhan rutin, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur,” pungkas Syaiful. (yud/adv/dprd kutim)
