SAMARINDA — Program Pendidikan Gratispol yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat perhatian dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, H. Agus Aras. Menurutnya, program unggulan tersebut perlu direncanakan secara matang agar sejalan dengan kondisi fiskal daerah.
“Secara politis program ini patut diapresiasi karena berpihak pada rakyat. Namun kita tetap harus melihat kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaannya,” ujar Agus Aras, saat ditemui di Samarinda, Kamis (10/7/2025).
Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menilai bahwa niat Pemprov Kaltim untuk menghadirkan pendidikan gratis patut didukung, tetapi harus mempertimbangkan anggaran daerah dan regulasi yang berlaku.
“Masyarakat tentu berharap banyak, tapi kita juga perlu realistis. Program ini baru akan berjalan maksimal pada 2026 dan perlu tahapan agar tidak membebani APBD secara berlebihan,” tambahnya.
Agus juga menjelaskan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan saat ini terbatas pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Untuk itu, skema program harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku, termasuk jika ke depan menyentuh jenjang pendidikan tinggi.
“Kita perlu menyusun formula yang tepat agar program ini bisa berjalan tanpa melanggar ketentuan yang ada,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa sektor pendidikan bukan satu-satunya yang membutuhkan anggaran besar. Pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan konektivitas digital juga menjadi prioritas daerah yang tidak boleh diabaikan.
“Pemerataan pembangunan juga memerlukan anggaran besar. Karena itu kita harus membuat kebijakan yang seimbang agar semua sektor bisa berkembang,” pungkasnya. (adv/dprd kaltim)
