BALIKPAPAN – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Sarifatul Sya’diah, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, tanpa koordinasi yang kuat, program pembangunan berpotensi tidak efektif dan salah sasaran.
Pembahasan RPJMD ini berlangsung di Balikpapan, Kamis (19/6/2025). Kegiatan ini sekaligus memanfaatkan jadwal kunjungan kerja anggota dewan ke daerah. Sarifatul menjelaskan, momentum tersebut dimaksimalkan untuk melibatkan semua pihak terkait dalam penyusunan dokumen strategis tersebut.
“Hari ini jadwal anggota dewan kunjungan ke dalam daerah, dan kita manfaatkan waktunya bersama pihak terkait sehingga bisa mengakomodir semuanya,” ujar Sarifatul,
Dalam paparannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membeberkan isi dokumen RPJMD yang memuat isu-isu strategis. Mulai dari tantangan pembangunan, proyeksi pertumbuhan ekonomi, hingga estimasi pendapatan daerah selama lima tahun ke depan. Tak ketinggalan, bahasan penting program unggulan Pemerintah Kaltim yakni Gratispol dan Jospol, yang mana meliputi pembiayaan pendidikan gratis mulai dari tingkat SMA hingga S3. Selain itu, BPJS gratis, bantuan bagi marbot masjid, penyediaan Wi-Fi gratis, hingga program kesejahteraan lainnya, turut dipaparkan.
“Program-program ini sangat membantu masyarakat, tetapi kita harus pastikan tidak terjadi overlap dengan program yang sudah dijalankan oleh kabupaten/kota, seperti BPJS gratis yang sebagian besar sudah diberikan oleh pemerintah daerah setempat,” terang Sarifatul Sya’diah.
Sarifatul menekankan pentingnya pemetaan dan sinkronisasi data penerima manfaat. Dengan demikian, alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Selain itu, perencanaan yang matang dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kaltim.
“Jangan sampai kita anggarkan lagi untuk program yang sudah ditangani oleh kabupaten/kota. Provinsi harus fokus pada kewenangan utama, seperti pendidikan menengah atas, itu yang diutamakan,” pungkasnya. (adv/dprd kaltim)
