BALIKPAPAN — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim terus memperkuat fungsi pengawasan mereka terhadap pendapatan daerah. Hal ini tercermin dalam kunjungan kerja ke UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Bapenda Kaltim Wilayah Balikpapan, Rabu (4/6/2025).
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana, didampingi Wakil Ketua I Ekti Imanuel. Turut serta, sejumlah anggota Banggar, yakni Firnadi Ikhsan, Agusriansyah Ridwan, Sarkowi V Zahry, Safuad, Guntur, dan Sabaruddin Panrecalle. Tampak pula anggota lainnya, seperti Damayanti, Baba, Sapto Setyo Pramono, dan Agus Suwandy, serta para tenaga ahli dan staf pendamping Banggar.
Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi capaian pendapatan daerah semester I serta membahas strategi pencapaian target pada semester II tahun 2025.
Dalam agenda rapat, Yenni Eviliana menekankan pentingnya melihat capaian riil Pemprov Kaltim hingga triwulan kedua, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi unit teknis seperti UPTD PPRD Balikpapan. “Untuk meningkatkan pendapatan pajak di Kaltim, maka perlu tahu persentase yang sudah dicapai sampai dengan bulan Juni. Kemudian saat ada kendala, dievaluasi agar kemudian bisa mencapai hasil maksimal,” kata Yenni.
Sekaligus mendorong agar pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari pajak, dapat terus bertumbuh setiap tahunnya. Ia menilai penting bagi DPRD untuk memahami kondisi di lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Ekti Imanuel menyoroti isu krusial lain yang tak kalah penting. Misalnya, indikasi adanya perusahaan tambang dan kelapa sawit yang belum sepenuhnya taat pajak. “Komisi II kan terkait dengan pendapatan, kan itu yang selalu kita bahas. Terkait dengan pajak-pajak ini yang perlu kita treatment,” kata Ekti.
Ekti mendorong agar Komisi II DPRD Kaltim melakukan investigasi langsung ke lapangan untuk memverifikasi dugaan tersebut. Menurutnya, langkah ini penting agar potensi penerimaan daerah tidak hilang akibat kelalaian atau ketidakpatuhan pelaku usaha besar.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, menyebut kunjungan ini bukan sekadar bentuk pengawasan, namun juga sebagai ruang berdiskusi untuk memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang perpajakan. “Saya agak surprise juga ya, padahal kalau berbicara relaksasi, akhir Juni ini relaksasi pajak sudah habis. Tapi hari ini animo masyarakat masih cukup banyak,” kata Ismiati.
Dengan terus mengawal pendapatan daerah dan mendorong transparansi, DPRD Kaltim menunjukkan komitmennya menjaga kemandirian fiskal provinsi. Fokus terhadap sektor-sektor strategis seperti pajak perusahaan tambang dan perkebunan menjadi kunci dalam memperkuat struktur APBD yang berkelanjutan. (adv/dprd kaltim)
