SAMARINDA – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menerima kunjungan Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam agenda koordinasi dan konsultasi, Senin (26/5/2025). Pertemuan ini membahas strategi pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kukar, termasuk upaya mendorong pemberdayaan potensi daerah agar selaras dengan visi-misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kabupaten Kukar dinilai memiliki potensi besar di sektor industri, mulai dari pertambangan, perkebunan, hingga pariwisata. Namun tanpa regulasi yang kuat dan kontribusi nyata dari perusahaan melalui tanggung jawab sosial (CSR), potensi itu dinilai sulit berkembang optimal. Hal inilah yang menjadi sorotan utama DPRD Kukar dalam kunjungan tersebut.
Menurut mereka, perusahaan tidak cukup hanya beroperasi di daerah, tetapi juga harus aktif berkontribusi melalui program CSR. Selain itu, dukungan dari DPRD provinsi dalam bentuk regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) sangat dibutuhkan, agar pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan lokal.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tengah pesatnya pembangunan. Ia menyebut, pihaknya pernah mengusulkan agar perusahaan turut menanam pohon sebagai bentuk tanggung jawab ekologis. “Sempat kita ajukan kepada perusahaan agar turut menanam pohon guna mengembalikan biota alam yang mulai terganggu,” ujar Guntur.
Sementara itu, Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim lainnya, turut menyampaikan hal senada. Ia menegaskan pentingnya kelancaran penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) dari provinsi ke Kukar. Menurutnya, Bankeu yang tepat sasaran akan menjadi penggerak utama dalam mewujudkan program-program prioritas daerah.
“Kami sangat berharap Bankeu bisa lancar masuk ke Kukar untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas di daerah kami,” ungkap Firnadi.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara DPRD provinsi dan kabupaten, demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. (adv/dprd kaltim)
