TENGGARONG. Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, digelar di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu oleh Anggota DPRD Kukar, Yohanes Badulele Da Silva.
Sosialisasi tersebut menyebar luaskan informasi adanya bantuan hukum kepada warga. Termasuk memberikan pemahaman hukum agar tak muncul salah penafsirannya terkait semua hal yang berbau hukum.
“Warga punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum lewat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ditentukan pemerintah,” ungkapnya.
Menurut Politikus PAN ini, realitanya, ditengah masyarakat, banyak yang enggan melaporkan setiap kejadian atau masalah yang mereka dihadapi baik itu berbentuk pidana, perdata terlebih bila didera pelecehan seksual.
“Masih ada ketakutan untuk melaporkan pelanggaran hukum itu. Sebagian besar karena ketidakpahaman akan hukum. Di Sosper inilah bagaimana sikap dan tindakan pelapor, perlindungan terhadap saksi, dan lainnya, kita uraikan semua,” sebutnya.
Dia menjelaskan, adanya Perda bantuan hukum sebagai upaya pemerintah hadir untuk memberikan fasilitas dalam mendukung hak-hak masyarakat.
“Jangan khawatir, pembiayaan bantuan hukum ini, bersumber dari negara melalui APBD, sehingga masyarakat yang tidak mampu, dapat menerima hak hukumnya dengan baik dan terkawal,” tutupnya. (nk/adv/dprdkukar)
