PERTAMINI, entah siapa yang pertama kali bikin cap ini, belakangan ramai di mana saja. Jangan tanya kalau di Samarinda. Tiap beberapa meter jalan, ada itu barang.
Kehadiran SPBU ala-ala bujeting ini memang paradoks. Banyak hal, faktor, alasan, sebab, dan seterusnya yang menjadi alasan munculnya Pertamini. Menjamurnya Pertamini, bisa jadi karena adanya peluang.
Ya peluang bisnis. Tentu bukan bagi pengusaha gede. Pertamini hadir menjadi solusi kala para pemilik kendaraan, malas mengantre di SPBU. Yang begitu melihat panjangnya antrean, seketika bikin mood orang yang mau isi BBM, langsung down. Kena mental, kalau istilah Gen-Z.
Apalagi kalau lagi buru-buru, ya sudah, langsung ke warung sebelah SPBU, pasti ada Pertamini. Perkara harga selisih barang Rp 2 sampai Rp 3 ribuan, tak jadi soal. Yang penting, kendaraan terisi BBM.
Ketimbang ikut barisan antrean panjang sepeda motor yang orang-orangnya itu-itu saja. Yang kalau SPBU habis terisi Pertalite, rombongan sepeda motor jenis tertentu langsung berada di garda terdepan.
Siapa yang memberi tahu? Ya tidak tahu. Kami tak mau menuduh, sebab tak ada bukti. Bukankah menuduh tanpa bukti itu gugurnya fitnah?
Oke, kita mulai masuk ke soal apa yang hendak kami sampaikan.
Pemerintah Kota Samarinda, sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE). Poinnya, memberi jeda waktu kurang lebih 30 hari sejak SE itu terbit kepada pemilik Pertamini untuk mengurus perizinan.
Setelah ditelaah berdasar UU, ya siapapun yang mau bisnis hilir migas, harus ada izin usaha. Dan tidak boleh perorangan. Melanggar itu, jatuhnya bisa pidana.
Lokasi tempat usaha pun diatur di UU itu. Tidak boleh dekat pemukiman, tempat umum, dan seterusnya menjadi beberapa poin pasal-pasal di situ. Pokoknya, izin yang dikeluarkan terkait keselamatan siapa saja. Apalagi BBM sangat manja dengan api. Sekecil apapun, bisa meletup.
Belum lagi banyak kebakaran di Samarinda dipicu Pertamini. Tentu ini merugikan, jika dilihat dari sisi keamanan dan kenyaman warga, bahkan bagi pemilik Pertamini itu sendiri.
Paradoksnya di mana?
Samarinda, atau daerah di Kaltim, punya kilang minyak raksasa di Balikpapan. Perut bumi Kaltim pun terkandung banyak migas. Anehnya, jatah BBM subsidi seolah sangat terbatas dan dibatasi. Kan aneh, ibarat semut mati ketindis gula. Penghasil minyak, tapi tidak bisa menikmati.
Warga sebenarnya sudah muak dengan keadaan ini. Tapi memang baru sebatas bisik-bisik tetangga. Para bapak-ibu wakil rakyat, kayaknya sudah bolak-balik bersuara lantang di media soal kelangkaan ini. Tapi, tak tahu, apa mereka benar-benar serius atau tidak. Soalnya, sulit bagi orang yang kekenyangan disuruh berbagi pengalaman tentang kelaparan.
Atau memang, tabiat orang lokal yang memang adem ayem. Ngomel, ngeluh, sambat, tapi sekadar di bibir saja.
Iya, kita tahu. Pemerintah terbebani oleh besar dan beratnya anggaran untuk subsidi BBM. Isu subsidi ini, memang tidak populer. Salah sedikit, siap-siap dikritik.
Pengurangan subsidi, sudah lama pemerintah lakukan. Sejak peralihan zaman Orba. Kok ya sampai sekarang, masih belum ketemu angka ideal untuk seliter bensin ataupun solar.
Dana APBN masih kurang? Atau dana APBN ada, tapi buat kegiatan lain? Atau dananya ditidak ada ada kan? Ya, ngga tahu. Kan situ yang pegang data. Asli atau tidak data itu, ya kami ngga tahu. Pasalnya, kami seolah “dipaksa” untuk setuju bahwa data itu memang asli.
Balik ke Pertamini lagi.
Dibatasinya stok BBM subsidi, menyebabkan panjangnya antrean. Jomplangnya selisih harga subsidi dan non-subsidi pencetusnya. Apalagi stok BBM tidak sebanding dengan jumlah kendaraan di kota ini.
Tiiing…di sinilah tercetus ide bisnis. Bikinlah Pertamini yang siap sedia melayani kebutuhan BBM Anda dikala enggan mengantre di SPBU.
Mulanya, satu dua hadir Pertamini. Lama kelamaan, semua warung pinggir jalan buka Pertamini. Tak heran, pengendara umum harus saing-saingan dengan pemilik Pertamini yang mengantre bolak-balik beli BBM subsidi di SPBU.
Sesuai aturan, SPBU adalah tempat terakhir penyampai BBM ke konsumen langsung. Dilarang memperjualbelikan hasil antrean di SPBU. Besarnya spanduk larangan membeli bolak-balik BBM subsidi di SPBU, hanya menjadi hiasan dinding. Tak berarti. Tetap saja mereka bolak-balik.
Jelas saja, jatah untuk konsumen terhisap habis oleh pemilik Pertamini.
Ekonomi, kasihan, iba, sepertinya menjadi dalil bagi pemerintah lokal membiarkan suburnya Pertamini. Namun, faktor itu malah mengalahkan kepentingan konsumen yang seharusnya memang BBM subsidi itu sudah menjadi hak warga.
Sudah benar aturan yang mengatur Pertamini itu. Apalagi, mudaratnya agak lebih banyak ketimbang manfaatnya. Ya kalau bicara manfaat, tentu hanya pemilik dan keluarga cilik Pertamini yang merasakan.
“Biar saja, toh hanya selisih seribu dua ribu. Tidak bikin kaya Pertamini dan memiskinkan kita”. Iya, pendapat itu memang tidak salah secara personal. Namun tidak lantas jadi pembenaran bagi praktik Pertamini.
Kita ini bicara soal aturan. Bicara soal kepentingan orang banyak. Tentang hak konsumen yang dirampas.
Akan menjadi parah dan amburadul jika semua pendapat itu digunakan. Aturan ya aturan. Kalau terus berpegangan terhadap pendapat itu, kacau jadinya. Nantinya, kita akan maklum terhadap apapun atas nama ekonomi.
Bahkan agama pun ada syariatnya. Ada undang-undangnya. Fungsinya, ya tentu agar kehidupan menjadi teratur. Tidak semau-maunya. Lupa bunyi persis hadisnya, yang pasti pemahaman kami adalah: dilarangnya mengambil keuntungan dalam kesempitan.
Lantas, apakah hadis itu tidak pro-ekonomi? Jangan sempit begitu pemikirannya. Ini adalah tentang bagaimana adil untuk orang banyak.
Sudahlah, kita sebagai warga Samarinda hanya bisa mengelus dada sendiri. Melihat, memaklumi dan menerima fakta stok BBM subdisi kita dibatasi. Kita hanya tersenyum melihat postingan pendatang di media sosialnya yang kaget melihat panjangnya antrean di SPBU. Kita menertawakan kebingungan mereka, kenapa SPBU tidak ada yang buka 24 jam sementara kita adalah salah satu penghasil migas terbesar di republik ini.
Mungkin, kita tidak sedang menertawakan mereka. Tapi menertawakan diri kita sendiri yang hanya diam saja pasrah menerima keadaan. Oiya, mungkin karena kita adem ayem saja. Makanya, perlahan stok BBM subsidi terus dikurangi. “Toh, warga Kaltim tidak ada yang berani protes,” ujar pemerintah pusat. Mungkin. (*)
