SAMARINDA – Kurangnya stok beras dan cabai, belakangan memicu inflasi di Kaltim. Naiknya harga BBM turut menyumbang kenaikan tersebut dari sisi transportasi. Ini tentu menjadi tugas bersama bersama tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Kaltim guna menjaga stabilitas inflasi khususnya terkait komoditas bahan pokok penting (bapokting) seperti cabai dan beras.
Untuk diketahui, Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 2 kota IHK di Kaltim pada periode November 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,37 persen (mtm), atau sebesar 3,30 persen (yoy) atau 3,06 persen (ytd).
“Laju IHK Kaltim pada periode ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan IHK nasional sebesar 0,38 persen (mtm),” ungkap kepala perwakilan BI Kalimantan Timur yang baru Budi Widihartanto, dalam keterangan resminya, Sabtu (2/12).
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Kaltim. Lima andil inflasi Kaltim terbesar adalah cabai rawit, angkutan udara, emas perhiasan, beras, dan kangkung. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya stok komoditas bahan pokok penting seperti cabai rawit dan beras serta untuk angkutan udara didorong oleh berlanjutnya peningkatan tarif angkutan udara seiring kenaikan harga avtur.
Sementara itu, kacang panjang, ikan tongkol, ikan layang, udang basah, dan penurunan harga bensin berkontribusi pada deflasi pada November 2023.
Bank Indonesia melalui TPID terus berupaya mengendalikan inflasi di Provinsi Kaltim melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Distribusi pangan, seperti cabai dan beras, diberikan bantuan pada 10-11 November 2023.
Selain itu, Bank Indonesia dan TNI bersama-sama melaksanakan Gerakan Tanam Cabai di 6 Kodim se-Kaltim untuk menjaga ketersediaan stok cabai rawit.
Sambungnya, Bank Indonesia bersama dengan TNI juga telah melaksanakan Gerakan Tanam Cabai bersama di 6 Kodim se-Kaltim dengan komoditas cabai rawit guna menjaga ketersediaan stok komoditas tersebut.
Selanjutnya, pertemuan tingkat tinggi (HLM) TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan difokuskan pada pengelolaan subsidi BBM oleh Pertamina untuk mengurangi antrian dan memastikan pasokan subsidi BBM mencukupi, mengingat peningkatan aktivitas ekonomi di Kaltim.
TPID Provinsi Kaltim akan terus berkolaborasi dalam menjalankan program pengendalian inflasi dengan strategi 4K untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan masyarakat yang lebih sejahtera di Kalimantan Timur. (adv/nk/diskominfo kaltim)
