BATAM – Sebaran berita bohon atau dikenal hoaks belakangan kian menjamur. Jika dibiarkan, akan membahayak persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih jelang Pemilu 2024. Semua pihak harus bahu membahu menangkalnya. Pemerintah pun tak tinggal diam. Segala upaya dilakukan. Salah satunya dengan terus helat Bimbingan Teknis Strategi Menangkal Hoaks Menjelang Pemilu 2024, diSwiss-Belhotel Harbour Bay, Batam pada Rabu (29/11/2023).
Kegiatan ini, diikuti pula oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim) diwakili Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan (Kabid IKP), Irene Yuriantini dan Pranata Humas Ahli Muda, Sukmawaty. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
Pranata Humas Ahli Madya Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo, Helmi Hafid menjelaskan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan.
Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu memang memberi aksesibilitas dan kemudahan. Namun di sisi lain, juga menjadi sarana penyebaran hoaks dan informasi yang tidak bertanggung jawab.
“Penyebaran hoaks ini berbahaya. Karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti polarisasi di masyarakat, merusak harmoni kebersamaan dan menyebabkan konfklik,” ungkap Helmi Hafid.
Menjelang pesta demokrasi pada Pemilu 2024, penyebaran hoaks tak dipungkiri semakin meningkat. Banyak oknum penyebar hoaks, menyebarkan informasi palsu dengan tujuan tertentu.
Kemkominfo pun terus melakukan berbagai strategi dalam upaya menangkal hoaks jelang Pemilu 2024. Di antaranya adalah dengan meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, bekerja sama dengan platform digital dan media massa untuk mengembangkan mekanisme filterisasi dan kontrol internal dari konten yang menyesatkan. Serta berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas pelaku penyebar hoaks.
“Termasuk Bimtek pada hari ini yang merupakan upaya Kominfo untuk meningkatkan pemahaman strategi komunikasi publik yang baik dan efektif pada pengelola informasi di instansi pemerintah,” terangnya.
Bimtek diikuti sebanyak 50 peserta secara onsite dan 180 peserta secara online dari perwakilan Diskominfo provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. (adv/nk/diskominfo kaltim)
