SAMARINDA — Fraksi Gerindra DPRD Kaltim menyampaikan sejumlah catatan dalam Rapat Paripurna ke-19, Selasa (17/6/2025). Fokus utama ditujukan pada kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan pembangunan lintas sektor.
Juru bicara fraksi, Andi Afif Rayhan Harun, menyebut penurunan angka kemiskinan dari 6,1 persen pada 2023 menjadi 5,78 persen di 2024 tidak dibarengi peningkatan kesejahteraan. Indeks kedalaman kemiskinan justru meningkat. “Artinya, strategi pengentasan belum menyentuh akar masalah. Pendapatan warga miskin makin jauh dari garis kemiskinan,” tegas Afif.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pengangguran terbuka yang mencapai 5,14 persen. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kebijakan pembangunan dinilai belum mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan.
“Sektor unggulan harus mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menyerap tenaga kerja berkualitas,” tambahnya.
Dari sisi keuangan daerah, meski pendapatan 2024 melebihi target, penyerapan anggaran masih rendah. Beberapa BUMD bahkan belum mencatatkan kinerja positif. Belanja modal dan operasional pun belum optimal. Di bidang pendidikan, distribusi guru tak merata dan sarana di wilayah 3T masih minim. Temuan BPK atas pengelolaan beasiswa juga diminta segera ditindaklanjuti.
Sektor kesehatan turut mendapat sorotan. Layanan dasar belum menjangkau pelosok. Akses terbatas, alat medis belum merata, dan penanganan stunting dinilai lambat. Infrastruktur juga menjadi perhatian. Jalan di beberapa daerah, seperti Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu, disebut belum layak. Perencanaan dinilai perlu lebih cermat agar hasilnya merata dan berkelanjutan. Permukiman kumuh dan minimnya rumah layak huni turut dikritisi. Program perumahan disebut belum menyasar seluruh kelompok rentan.
Menutup pandangan fraksi, Afif mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, penguatan BUMD, serta pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. Rekomendasi BPK juga diminta menjadi acuan dalam penyusunan APBD berikutnya.
“Kami berharap semua catatan ini ditindaklanjuti demi pembangunan yang lebih adil dan merata di Kaltim,” pungkasnya.
Rapat paripurna turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, serta perwakilan Pemprov Kaltim. Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan rakyat. (adv/dprd kaltim)
