SAMARINDA – Fraksi Demokrat–PPP DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna ke-16, yang digelar di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025).
Penyampaian disampaikan langsung oleh Anggota Komisi II, Nurhadi Saputra, yang mengapresiasi sistematika penyusunan dokumen RPJMD yang dinilai telah sesuai kaidah perencanaan pembangunan.
“Dokumen ini penting sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih untuk lima tahun ke depan,” kata Nurhadi.
Meski demikian, Fraksi Demokrat–PPP menilai bahwa substansi program masih terkesan normatif dan perlu diperkuat agar tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi.
“Kami berharap RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen teoritik, tapi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi nyata masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama fraksi adalah dominasi belanja aparatur negara dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nurhadi menegaskan bahwa anggaran seharusnya lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan pelayanan publik yang langsung menyentuh rakyat.
“Jangan sampai anggaran habis hanya untuk belanja aparatur,” tegasnya.
Dalam forum paripurna tersebut, Fraksi Demokrat–PPP juga menegaskan dukungannya terhadap program pendidikan gratis atau “gratis polos” hingga perguruan tinggi. Fraksi meminta agar program ini dijalankan secara inklusif dan tidak diskriminatif.
“Pendidikan gratis harus menjadi tonggak afirmasi hak dasar seluruh masyarakat Kalimantan Timur, bukan hanya untuk kalangan tertentu,” tandas Nurhadi.
Lebih lanjut, fraksi memberikan empat catatan programatik yang dinilai mendesak, khususnya di wilayah Kutai Timur, Berau, dan Bontang:
– Normalisasi Sungai Sangatta, khususnya pengerukan sedimentasi untuk mencegah banjir musiman di Kecamatan Sangatta.
– Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di Kutai Timur, guna mendukung aktivitas nelayan.
– Pendirian SPBU untuk nelayan di Sangatta dan Sangkulirang, sebagai solusi atas kelangkaan bahan bakar.
– Pembangunan rumah sakit representatif di Berau, untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah utara Kaltim.
Fraksi Demokrat–PPP berharap catatan-catatan tersebut dapat menjadi masukan strategis bagi Pemprov Kaltim dalam menyempurnakan RPJMD agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah provinsi. (adv/dprd kaltim)
