SAMARINDA. Terkait rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menaikkan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TTP) Guru ASN maupun Non ASN, Perawat, juga pegawai pemerintah berbasis resiko, seperti petugas Kebersihan, Damkar, Dishub dan lainnya mendapat sambutan positif dari Legislatif.
DPRD Samarinda menilai upaya itu tentunya sangat membantu para guru dan tenaga kerja lainnya untuk mendapatkan penghasilan yang memadai.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmad Sopian Noor merasa bersyukur dengan apa yang menjadi keinginan Pemkot tersebut. Menurutnya kenaikan ini sangat diperlukan karena telah lama sekali tidak ada perhatian khusus tentang ini. Ia pun menyampaikan ke nukaltim.id, tentang banyaknya keluhan dari pada guru dan organisasi guru kepada dirinya.
“Syukur alhamdulillah, semoga tahun 2023 nanti TTP bagi guru-guru dapat dinaikkan, karena 17 atau 18 tahun bertahan di situ. Semoga tahun depan bisa naik. Isu beberapa bulan yang lalu, perjuangan para guru – terutama dari berbagai macam organisasi profesi guru – meminta peninjauan besaran gaji insentif mereka,” ujar Sopian.
Tidak hanya sampai di situ, politisi Golkar ini pun sangat setuju jika kenaikan insentif tidak hanya bagi guru tetapi juga bagi petugas kebersihan, perawat dan lain-lain. DPRD Samarinda pun berharap dengan rencana itu adalah bentuk wujud nyata dari program Walikota untuk mensejahterakan masyarakat.
“Alhamdulillah, semoga yang disampaikan bapak Walikota bisa terwujud, bisa mensejahterakan para guru yang sangat berjasa bagi penerus perjuangan bangsa. Dan tidak kalah penting, saya sempat berdialog dengan perawat dan masyarakat Samarinda melalui RRI, mereka menyampaikan honor mereka sangat minim, padahal tugas pokok dan fungsi mereka sangat vital sekali. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada bapak Wali Kota (Andi Harun), semoga tahun 2023 insentif mereka bisa dinaikkan, termasuk insentif petugas kebersihan,” harap Sopian.
Legislatif muda dapil Sungai Pinang dan Samarinda Utara ini meyakinkan jika DPRD Samarinda akan mengawal program tersebut agar dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Tentu dukungan terhadap program Samarinda sebagai kota pusat peradaban menjadi selaras dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.
“Dan mungkin ini suatu wujud program Samarinda sebagai Pusat Kota Peradaban. Iya, harus terus di-follow up (ditindaklanjuti) dan juga sesuai dengan tugas dan fungsi kedewanan, salah satunya bagaimana kita bisa menekankan fungsi budgeting (anggaran) untuk para guru, perawat, tenaga kebersihan dan lain-lainnya agar bisa terealisasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” pungkasnya. (nk/adv/dprdsamarinda)
