Dorong Infrastruktur Digital yang Mendukung Good Governance

ist
PRESTASI KALTIM: Faisal (kedua kiri) ikuti Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa Tahun 2024.

JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membuka acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa Tahun 2024 di Ballroom 1 Hotel Pullman Central Park, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dalam sambutannya, AHY menegaskan pentingnya infrastruktur digital untuk mendukung keterbukaan informasi publik sebagai pilar utama good governance.

“Hadirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan tanpa alasan. Itu bukan hanya pelengkap, tapi karena ada urgensinya: masyarakat harus mendapatkan informasi,” ungkap AHY.

Menurut AHY, transparansi memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih aktif dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, bagi badan publik, keterbukaan ini meningkatkan pengelolaan informasi dan pelayanan yang lebih efektif.

Pernyataan AHY tersebut sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui program Astacita: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

AHY juga menyoroti pentingnya konektivitas, tidak hanya dalam bentuk transportasi darat, laut, dan udara, tetapi juga konektivitas digital.

“Dengan konektivitas digital, masyarakat di mana pun berada dapat terhubung, termasuk dengan dunia global,” tambahnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang menerapkan keterbukaan informasi publik, AHY mengungkapkan bahwa Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berhasil masuk dalam 10 besar desa terbaik dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa Tahun 2024.Acara ini turut dihadiri Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro beserta jajaran komisioner, Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Timur Muhammad Faisal, Kadis DPMPD Kutai Kartanegara Arianto dan Kepala Desa Batuah Abdul Rasyid.

Di akhir sambutannya, AHY memberikan penghargaan kepada seluruh perangkat desa yang berkomitmen menghadirkan keterbukaan informasi publik.

“Organisasi, institusi, dan birokrasi yang saling memberikan keterbukaan dan akuntabilitas sangat penting. Karena pada akhirnya, masyarakat akan teredukasi, berdaya dan mampu memberikan masukan kepada pemerintah,” pungkasnya. (adv/diskominfo kaltim)

POPULER
Search