SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda, Damayanti, menyerukan pemerintah untuk lebih serius dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini disampaikannya menyusul ramai pemberitaan di media sosial terkait mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi, yang menyebabkan banyak mahasiswa terpaksa mundur karena tidak sanggup membayar.
Ia menekankan bahwa mahalnya biaya pendidikan dapat menjadi faktor utama meningkatnya pengangguran dan ketertinggalan masyarakat dalam pemenuhan pendidikan.
“Saat ini banyak perusahaan yang menyantumkan Strata Satu (S1) sebagai syarat latar belakang pendidikan dalam lowongan kerja,” ujarnya pada Jumat, 24 Mei 2024.
Menurutnya, pemerintah lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur daripada pengembangan SDM, yang seharusnya menjadi prioritas.
“Saat ini pemerintah lebih fokus pada infrastruktur, tapi tidak fokus pada SDM. Padahal, seperti apa wajah Indonesia ke depannya, itu dari SDM yang ada saat ini,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan bahwa tanpa persiapan SDM yang baik, visi generasi emas di masa depan sulit tercapai. Ia juga mengingatkan bahwa jika hanya infrastruktur yang dibangun namun diisi oleh tenaga kerja asing yang lebih kompeten, maka masyarakat lokal akan tetap tertinggal.
“Kalau pemerintah sediakan fasilitas yang baik dan unggul, tapi diisi oleh masyarakat bukan lokal, ya buat apa. Artinya terjajah di negeri sendiri, karena diisi oleh orang-orang yang dari luar karena lebih kompeten,” jelasnya.
“Sedangkan kita sendiri diminta berkompeten, di mana perannya pemerintah? Kan harusnya pemerintah memfasilitasi bagaimana SDM kita siap untuk pembangunan ke depannya,” lanjutnya.
Damayanti, anggota Komisi IV di DPRD Samarinda ini, juga menyoroti upaya pemerintah daerah yang berfokus pada pemenuhan pendidikan dasar hingga menengah, sementara pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dia berharap pemerintah pusat dapat mendukung perjuangan pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan pembiayaan perguruan tinggi.
“Kita sudah berusaha memfasilitasi pendidikan dari SD hingga SMK, tapi perguruan tinggi itu kewenangan pemerintah pusat. Semoga pemerintah pusat bisa bersama-sama berjuang untuk meningkatkan kapasitas SDM dengan memberikan kemudahan biaya kuliah,” tutupnya. (adv/nk/dprd samarinda)
