SAMARINDA – Proyek terowongan raksasa di Samarinda yang menelan anggaran hampir setengah triliun rupiah mendapat kritik tajam dari anggota DPRD Samarinda, Anhar. Proyek ini disebut bermasalah sejak awal, dengan perencanaan yang tidak matang dan prediksi yang keliru. Demikian pula dengan Teras Samarinda yang tak kunjung rampung.
“Saya tidak mau bicara terlalu jauh ke depan, tetapi proyek ini sudah bermasalah sejak awal. Presentase pembangunan di DPRD, terutama di Komisi III, sebelum adanya Memorandum of Understanding (MoU) seharusnya dilakukan dengan teliti. Pentingnya presentasi ini adalah untuk memastikan apakah proyek dapat diselesaikan dalam masa jabatan walikota,” ujar Anhar yang merupakan anggota Komisi III DPRD Samarinda, pada saat diwawancarai, Rabu 29 Mei 2024.
Sebelumnya, anggota DPRD Komisi I, Joni Sinatra Ginting, mengungkapkan bahwa proyek terowongan di Sungai Dama yang sudah 45 persen rampung, belum memiliki dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Namun, pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda menjelaskan bahwa dokumen tersebut secara administratif sudah selesai.
Anhar juga mempertanyakan bagaimana proyek sebesar ini bisa disetujui dengan waktu pelaksanaan hanya dua tahun.
“Bagaimana DPRD bisa menyetujui proyek sebesar ini, yang hampir setengah triliun rupiah, dalam waktu yang sangat singkat? MoU ditandatangani saat masa jabatan wali kota hampir habis, dan sekarang kita melihat banyak masalah dalam pelaksanaannya,” tambahnya.
Ia mengkritik pelaksanaan proyek yang tidak sesuai prediksi waktu penyelesaian.
“Ini bukan lubang kepiting atau lubang tikus. Perawatan terowongan ini juga memerlukan biaya besar, seperti untuk blower dan penerangan. Pada awalnya, dikatakan Oktober akan selesai, tetapi sudah berapa Oktober berlalu dan proyek ini belum juga tembus,” ujarnya.
Anhar juga menyoroti alokasi anggaran yang besar untuk proyek ini sementara banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
“Anggaran hampir setengah triliun rupiah, sementara banyak masyarakat yang masih kekurangan air minum, sekolah-sekolah yang belum diperbaiki, dan daerah pinggiran yang belum tersentuh penerangan jalan umum. Puskesmas di daerah pinggiran juga belum ideal, dan banyak anak sekolah yang membutuhkan beasiswa,” tegasnya.
Ia juga menyinggung proyek lain seperti Teras Samarinda yang dibangun dengan anggaran besar namun kontribusinya untuk daerah dipertanyakan.
“Teras Samarinda yang dibangun dengan anggaran besar, apa feedback-nya untuk daerah? Ini perlu dikaji ulang,” tutupnya. (adv/nk/dprd samarinda)
